.webp)
Masing-masing dari lima universitas negeri diatur di bawah peraturan individual, yang membatasi keterlibatan dengan entitas manapun di kampus mereka.
Universitas Australia Barat adalah satu-satunya yang bisa menyewakan tanahnya untuk pihak lain.
Universitas Curtin, Edith Cowan dan Murdoch telah berjuang untuk perubahan, dengan alasan aturan itu membatasi mereka untuk mengembangkan kampus menjadi pusat inovasi seperti Silicon Valley di California.
Lee Rossetto dari firma 'Minter Ellison' adalah penasihat hukum bagi sektor universitas dalam perubahan legislatif ini dan mengatakan, rancangan undang-undang ini akan membuka potensi besar dan memastikan universitas negeri tetap layak secara finansial.
"Universitas di Australia Barat telah dibatasi dalam hal pengembangan apa yang bisa mereka lakukan di kampus, sebagian besar terbatas pada fasilitas yang didedikasikan untuk mengajar dan belajar," tuturnya.
Ia berpendapat, "Rancangan ini memungkinkan perguruan tinggi untuk masuk ke bisnis dan pengaturan komersil dengan mitra sektor swasta ... untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan komersial dan secara lebih umum, dari penelitian dan pengembangan."
"Ada risiko nyata yang mereka perjuangkan jika perubahan ini tak berlaku, perguruan tinggi di semua yurisdiksi lain memiliki kekuatan komersil yang luas dan dalam beberapa kasus, telah dilakukan selama beberapa dekade, kami berisiko tertinggal di belakang dan membuat universitas di sini tidak kompetitif," tambahnya.
Kemitraan komersil bisa mencakup mendirikan fasilitas penelitian dengan perusahaan swasta, perkembangan ritel untuk membuat kampus lebih menarik secara sosial atau pusat inovasi untuk membantu menciptakan bisnis 'start-up'.
Serikat mahasiswa tolak perubahan
Wakil Rektor Universitas Curtin, Debbie Terry, mengatakan, kampusnya siap menyambut perubahan dan sudah memiliki perencanaan yang signifikan untuk masa depan universitas.
"Kami memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan di kampus Bentley kami, pada dasarnya pusat inovasi, apa yang ingin kami lakukan adalah membuat mitra kami lebih memiliki kapasitas untuk berlokasi sama dengan kami di kampus untuk benar-benar memfasilitasi lingkungan yang inovatif, yang begitu penting bagi ekonomi masa depan kami," utaranya.
Ia berpendapat, "Di mana kami mengarah bergantung pada seberapa banyak kami berinteraksi dengan industri, seberapa banyak kami memfasilitasi lingkungan di mana start-up bisa didukung dan berkembang."
"Kami bahkan ingin tempat yang lebih hidup di mana Anda punya mahasiswa, Anda punya peneliti, yang terhubung dengan beberapa mitra industri kami yang potensial, Anda punya ruang di mana start-up bisa berkembang untuk jangka waktu tertentu hingga mereka maju," lanjutnya.
Namun dalam pernyataan bersama, serikat mahasiswa di empat perguruan tinggi negeri Australia Barat meminta pemerintah untuk menolak rancangan undang-undang itu karena perubahan yang diusulkan untuk model pendanaan serikat mahasiswa.
Perubahan itu artinya 50% dari Pelayanan Mahasiswa dan Biaya Fasilitas, yang dibayar oleh mahasiswa dan dikumpulkan oleh universitas, tak akan lagi diserahkan kepada serikat mahasiswa.
"Biaya itu adalah sumber bagaimana Serikat Mahasiswa mendanai layanan mahasiswa yang penting, seperti Departemen Bantuan Mahasiswa, dan bagaimana kami menciptakan semangat di kampus kami melalui klub dan kegiatan mahasiswa yang kuat," jelas Presiden Serikat Mahasiswa Curtin, Jake Wittey.
"Usulan untuk menghapus 50% alokasi bagi Serikat Mahasiswa memiliki potensi untuk memengaruhi pengalaman siswa secara drastis, terutama mereka di kampus-kampus pedesaan dan berasal dari latar belakang sosio-ekonomi rendah yang mengandalkan layanan yang disediakan Serikat Mahasiswa," kemukanya.
Tapi Universitas Curtin mengatakan, pihaknya telah mengindikasikan pada Serikat Mahasiswa bahwa kampus akan berkomitmen secara tertulis untuk mempertahankan pengaturan pendanaan saat ini.
Rancangan Undang-Undang itu telah diajukan ke majelis rendah Parlemen dan diharapkan akan dibahas dalam waktu tiga minggu. (nwk/nwk)
