Tidak Laporkan Hadiah yang Diterimanya, Wali Kota Perth Jadi Sorotan

Tidak Laporkan Hadiah yang Diterimanya, Wali Kota Perth Jadi Sorotan

Australia Plus ABC - detikNews
Kamis, 12 Mei 2016 16:02 WIB
Tidak Laporkan Hadiah yang Diterimanya, Wali Kota Perth Jadi Sorotan
Foto: Wali Kota Perth Lisa Scaffidi. (Foto: ABC/Briana Shepherd)
Jakarta - Wali Kota Perth, Australia, Lisa Scaffidi, menjadi sorotan setelah terungkap bahwa dia seringkali tidak melaporkan berbagai hadiah yang diterimanya. Padahal, pejabat yang menerima hadiah harus melaporkan hadiah tersebut sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah di Australia.

Laporan yang disusun Departemen Pemerintahan Lokal hari Selasa (10/5/2016) mengungkapkan ada 45 pelanggaran yang dilakukan Wali Kota Scaffidi, mencakup penerimaan hadiah serta penerimaan sumbangan untuk 35 kali perjalanan.

Laporan ini diumumkan menyusul laporan sebelumnya yang dirilis komisi anti korupsi setempat, Corruption and Crime Commission (CCC), yang mengungkap ada perbuatan tidak pantas yang dilakukan sang wali kota terkait biaya perjalanannya.

Namun Wali Kota Scaffidi kepada ABC menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya. Dia bersikukuh seluruh perjalanannya itu yang kini disoroti CCC, dilakukan untuk "mempromosikan Perth".

"(Perjalanan) ini adalah kesempatan bagi saya untuk menarik peluang ke Perth dan Australia Barat," ujar Wali Kota Scaffidi.

Julie Crews, dosen etika bisnis pada Edith Cowan University menyoroti Wali Kota Scaffidi dan mencontohkan apa yang dilakukan Bronwyn Bishop, bekas ketua DPR Australia, yang mundur terkait tindakannya menyewa helikopter di luar urusan dinas dan membebankannya ke kas negara.

"Saat saya sebut nama 'Bronwyn Bishop', apa yang orang (Australia) akan ingat? Helikopter," kata Crews mencontohkan.

"Orang tidak ingat lagi bahwa Bronwyn Bishop memiliki karir panjang di politik. Dan sayangnya Wali Kota Perth juga akan mengalami risiko yang sama," tambahnya.

Karena itu Crews menyarankan Wali Kota Scaffidi mengundurkan diri sementara saat kasusnya diselidiki.

Seorang praktisi korporat di Sydney, Sue Cato, menyatakan hal senada. Menurut dia, karena kasus ini sudah berlangsung setahun lamanya, maka tentu saja akan menjadi bagian dari narasi saat orang mengingat politisi bersangkutan.

Menurut dia, pejabat publik "tidak dibenarkan" melanggar standar aturan terkait penerimaan hadiah. (nwk/nwk)



Berita Terkait