.webp)
Pemilu kali ini menunjukkan adanya perbedaan tajam antara kedua kubu, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pajak perusahaan.
Di kelima isu inilah Partai Koalisi Liberal Nasional yang memerintah dan Partai Buruh yang beroposisi akan head to head.
Sektor pendidikan akan menjadi isu utama Pemilu Australia 2 Juli 2016.
Di bidang kesehatan, Partai Buruh bertekad menjalankan rencana enam tahun sistem yang disebut Gonski Plan, degan biaya $4,5 miliar di tahun hingga 2018-19 serta $37 miliar dalam satu dekade.
Partai Koalisi berjanji mendanai Gonski Plan hanya untuk empat tahun dan berjanji menambah $1,2 miliar dana untuk sekolah hingga 2018-20.
Partai Koalisi mengatakan fokus mereka lebih pada pelatihan guru dan perbaikan kurikulum.
Sementara di bidang kesehatan, Pemerintah Federal dan negara bagian telah sepakat menambah $2,9 miliar untuk dana rumah sakit umum selama tiga tahun terhitung sejak 1 Juli 2017.
Partai Buruh mengatakan dana ini tidak mencukupi, namun belum mengumumkan rencana mereka terkait pendanaan rumah sakit umum ini.
Kebijakan PerumahanPartai Buruh bertekad memperketat kebijakan subsidi pajak perumahan bernama negative gearing serta kebijakan diskon pajak CGT.
Negative gearing memberikan potongan pajak bagi warga Australia yang berinvestasi di sektor properti namun mengalami kerugian.
Misalnya mereka yang membeli rumah kedua dengan kredit bank, lalu menyewakannya namun rugi karena harga sewa lebih rendah dari biaya kredit bulanan. Maka kerugian ini bisa dijadikan pengurang dari kewajiban pajak yang lain misalnya pengurang pajak penghasilan.
Sementara diskon pajak CGT diberlakukan bagi mereka yang menjual kembali investasi rumahnya. Keuntungan yang diraih dari penjualan itu, setengahnya tidak dikenakan pajak.
Partai oposisi berjanji akan memperketat negative gearing mulai tahun depan serta mengurangi besaran diskon pajak CGT. Mereka berharap bisa mendapatkan pemasukan negara hingga $32,1 miliar dal;am satu dekade.
Partai Koalisi telah berjanji tidak akan mengubah negative gearing.
Perumahan milik pemerintah yang ditujukan bagi warga kurang mampu.
RAPBN yang diajukan Partai Koalisi mengusulkan pengurangan pajak sebesar 25 persen bagi seluruh perusahaan hingga tahun 2026-27, dengan potensi kehilangan pendapatan negara $48 miliar selama datu dekade.
Pengurangan pajak ini akan diberlakukan sesuai tingkatan usaha, misalnya perusahaan yang penghasilannya di bawah $10 juta akan membayar pajak perusahaan 27,5 persen mulai Juli 2016.
Partai Buruh mendukung tingkat pajak 27,5 persen bagi perusahaan skala kecil yang penghasilannya di bawah $2 juta, namun menolak usulan pengurangan pajak perusahaan lainnya dari Partai Koalisi.
Pengurangan Emisi KarbonPartai Buruh berjanji menerapkan target energi terbarukan hingga 50 persen pada tahun 2030.
Untuk mencapai target itu, mereka akan memberlakukan skema perdagangan emisi di Australia melalui dua cara: bagi sektor kelistrikan dan bagi sektor penghasil emisi karbon lainnya.
Partai Koalisi menuduh pendekatan Partai Buruh ini akan menaikkan tarif listrik.
Partai Koalisi sendiri lebih memilih menggunakan dana $2,5 miliar untuk pengurangan emisi, diambilkan dari uang pajak masyarakat.
Kebijakan pengurangan polusi karbon akan mewarnai musim kampanye Pemilu Australia 2 Juli 2016.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull menjadikan ditolaknya RUU tentang lembaga pengawas industri bangunan oleh Senat, sebagai dasar mengumumkan Pemilu yang dipercepat.
Partai Koalisi ingin menghidupkan kembali lembaga yang pernah dibentuk Pemerintahan John Howard bernama Australian Building and Construction Commission (ABCC). Mereka beralasan, ABCC perlu untuk memberantas pelanggaran hukum di sektor industri bangunan.
Partai Buruh dan serikat buruh menolak usulan ini, dengan alasan ABCC yang telah dibubarkan sebelumnya, hanya akan semakin menekan hak-hak pekerja sektor bangunan.
Sejumlah anggota DPR dari faksi pemerintah menghendaki tingkat gaji untuk hari Minggu disamakan dengan hari Sabtu, seperti diusulkan Komisi Produktivitas.
Namun pemerintah sendiri menghendaki tingkat gaji lembur dan hari libur ini ditentukan oleh Komisi Keadilan Kerja (FWC).
Partai Buruh berjanji akan mempertahankan tingkat gaji lembur dan hari libur jika terpilih. (nwk/nwk)
