.webp)
Pengunduran diri Ketua DPR (House of Representatives) Australia Bronwyn Bishop akibat skandal biaya perjalanan, kini membuat isu tunjangan bagi anggota DPR menjadi sorotan.
Bronwyn Bishop mundur dari jabatannya hari Minggu (2/8/2015) menyusul terungkapnya informasi bahwa ia menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong yang hanya berjarak satu jam lebih jika mengendarai mobil.
Sewa heli senilai 5 ribu dolar lebih (sekitar Rp 50 juta) itu, ternyata ia bebankan ke kas negara karena diklaim sebagai perjalanan dinas. Padahal, Bishop saat itu menghadiri acara partainya, yaitu Partai Liberal yang kini merupakan koalisi pemerintah di Australia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan anggota Komisi Kompetisi dan Konsumen Australia Professor Allan Fels misalnya, menyatakan kecewa karena rekomendasi sebuah tim independen lima tahun lalu tidak diterapkan sepenuhnya.
Prof. Fels yang di tahun 2010 menjadi anggota Tim Evaluasi Tunjangan Anggota Parlemen, mengatakan timnya saat itu menyampaikan 39 rekomendasi untuk menutup kemungkinan penyalahgunaan uang tunjangan.
"Hanya 17 dari 39 rekomendasi kami yang dijalankan. Pemerintah tampaknya kurang motivasi dalam menerapkan usulan perbaikan itu," katanya kepada ABC, Selasa (4/8/2015).
"Salah satu rekomendasi utama justru tidak dijalankan," jelasnya. "Misalnya, usulan agar setiap anggota parlemen melalui website mereka masing-masing, memuat link yang berisi seluruh biaya yang mereka ajukan penggantiannya ke Departemen Keuangan".
Prof. Fels menilai kurangnya keinginan politik di kalangan politisi baik di pemerintah maupun di oposisi untuk membuat sistem yang lebih bertanggung jawab.
Karena itu, ia mengatakan kasus yang menimpa Bronwyn Bishop seharusnya menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem tunjangan bagi anggota parlemen Australia.
Sementara itu PM Tony Abbott menyatakan kasus ini tampaknya akan mengakhiri karir politik Bronwyn Bishop.
"Dia kehilangan jabatan yang ia cintai dan tampaknya karirnya di parlemen secara mendasar akan berakhir," katanya.
PM Abbott telah mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota parlemen menyusul terungkapnya kasus ini.
(nwk/nwk)
