Keputusan Senat itu diambil setelah mosi yang diajukan Senator Sarah Hanson-Young dari Partai Hijau lolos hari Selasa (16/6/2015) siang.
Mosi Senator Hanson-Young mendesak pemerintah untuk menyiapkan semua dokumen terkait kasus ini ke Senat.
Pemerintah memiliki waktu satu hari untuk menyiapkan dokumen-dokumen dimaksud, atau memberikan argumen mengenai perlunya pengecualian dengan alasan tertentu.
"Publik ingin tahu apa yang terjadi, mereka ingin tahu apakah uang rakyat dipakai menyuap untuk mengirim orang kembali ke Indonesia," ucap Senator Hanson-Young.
Sementara Pemimpin Oposisi Bill Shorten menolak untuk menjawab apakah petugas Australia sebelumnya pernah membayar penyelundup manusia di era pemerintahan Partai Buruh.
Awal pekan ini Partai Buruh mendesak pemerintahan PM Tony Abbott untuk mengungkap apakah telah melakukan pembayaran kepada ABK asal Indonesia untuk memulangkan 65 orang imigran gelap yang mencoba masuk ke perairan Australia.
Namun baik PM Abbott, Menlu Julie Bishop maupun Menteri Imigrasi Peter Dutton senada dalam menolak untuk mengomentari tuduhan tersebut.
(nwk/nwk)











































