Seluas 5 juta hektar lahan di kawasan bernama Kimberley ini akan disulap menjadi taman nasional setelah pemerintah negara bagian menerapkan larangan penambangan di dataran Mitchell Plateau.
Hal ini dicapai setelah Pemerintah Australia Barat mencapai kesepakatan dengan raksasa tambang Rio Tinto yang memegang izin tambang bauksit serta perusahaan Alcoa yang mengantongi izin pengolahan aluminium di dataran itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Utama Australia Barat Colin Barnett menyatakan kesepakatan ini berhasil melindungi kawasan unik.
"Saya kira ini merupakan pencapaian konservasi paling penting sepanjang sejarah Australia Barat," katanya kepada ABC.
Barnett mengatakan pihaknya akan mengajukan RUU ke parlemen negara bagian pekan depan yang akan mengesahkan pembatalan izin tambang tersebut.
Ia berharap pihak oposisi akan mendukung hal ini.
Menurut rencana, taman nasional itu akan mencakup 2 juta lahan di Kimberley yang digabungkan dengan lahan taman nasional yang sudah ada yaitu Prince Regent, Mitchell River dan Lawley River.
Menurut CEO Rio Tinto, Sam Walsh, setelah melihat lahan tersebut untuk pertama kalinya ia menyatakan memang seharusnya tidak pernah ditambang.
"Saya keliling di sana sebagai turis, bukan sebagai orang Rio Tinto, dan bertanya pada orang apakah menurut mereka kawasan ini harus dibangun," katanya.
"Mereka mengatakan ini tidak akan pernah dibangun dan saya percaya jawaban mereka itu," tambahnya.
"Anda harus melihatnya langsung untuk memahami keunikan kawasan ini," kata Sam Walsh. "Saya tidak ragukan bahwa area ini perlu dilindungi untuk generasi mendatang."
Dalam negosiasinya dengan pemerintah, pihak Rio Tinto meminta agar jika hak penambangan mereka dilepas, maka semua izin tambang di kawasan itu juga akan dibatalkan.
Selain itu Rio Tinto juga akan menyumbang 750 ribu dolar bagi rehabilitasi lahan yang sebelumnya telah digali.
"Ini merupakan sumbangsih Rio Tinto yang mengedepankan kepentingan konservasi daripada kepemilikan hak menambang," jelas Barnett lagi.
(nwk/nwk)