Tony Abbott Sebut Pemimpin Muslim Bodoh Memboikot Pertemuannya

Jakarta -

Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan pemimpin muslim yang memboikot pertemuan dengannya mengenai UU Kontra Terorisme telah bersikap ‘bodoh'. Sementara Komisioner Diskriminasi Rasial mengatakan warga berhak atas penjelasan Abbott mengenai istilah 'Tim Australia' yang digunakannya ketika memperkenalan UU Kontra Terorisme.

Setidaknya dua kelompok muslim memilih untuk tidak menghadiri pertemuan dengan Abbott di Melbourne, Rabu (20/8) lalu , termasuk lembaga Islam tertinggi di Victoria, Dewan Islam Victoria.

Abbott mengatakan semangat dari pertemuan itu sebenarnya sangat baik, meskipun hanya sebagian kecil saja yang memutuskan hadir dalam pertemuan itu.

"Sangat jelas hal yang paling penting adalah kesediaan untuk membicarakan masalah ini karena itu saya sangat kecewa ketika ada sejumlah kecil pemimpin muslim, pemimpin masyarakat yang saya kira telah bersikap bodoh dengan memboikot pertemuan tersebut,” kata Abbot di ABC Radio 774, Melbourne.

"Saya tidak yakin kalau hal seperti ini akan terjadi lagi karena tindakan itu terang-terang sangat disayangkan," tambah Abbott.

"Anda tidak bisa mengeluh ketika orang tidak bersedia berbicara dengan Anda, tapi ketika mereka menawarkan anda untuk berbicara lalu tiba-tiba mengatakan maaf kami tidak akan datang.”

Menurut Abbot pemimpin komunitas muslim mendukung seruannya agar seluruh warga Australia harus menjadi bagian dari ‘Tim Australia', istilah yang pertama kali digunakan Abbott ketika mengumumkan UU Anti –Terorisme yang baru. PM Abbott meyakini kalau sikap ini cerminan dari mayoritas muslim di Australia.

"Salah satu Imam ternama di Australia mengatakan kepada saya di akhir pertemuan pertama kalau ‘dirinya merupakan bagian dari 'Tim Australia' dan ‘Anda Kapten Kami'," tutur Abbott.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau komunitas muslim Australia menghendaki kapten yang lain namun demikian itulah yang dikatakan imam tersebut,”

Istilah "Tim Australia' dipertanyakan

Komisioner Diskriminasi Rasial, Tim Soutphommasane ;mengatakan Abbott dan pemerintah federal harus lebih berhati-hati agar tidak memicu perbedaan dikalangan masyarakat Arab dan kalangan muslim.

Anggota masyarakat mengungkapkan kekhawatirannya kalau istilah “Tim Australia” yang digunakan Abbott bisa memicu dampak yang merusak.

Soutphommasane mengatakan warga berhak menuntut penjelasan dari Abbott mengenai apa maksud dari istilah tersebut.

"Kita semua terdaftar sebagai warga masyarakat Australia. Kita juga sudah mengucapkan sumpah janji kewarganegaraan dan jika pendatang maka sudah menjalani naturalisasi,” katanya.

"Karenanya tidak boleh berprasangka terhadap sebagian dari masyarakat Australia hanya ;berdasarkan perilaku minoritas yang sangat kecil. "

Meski demikian Tony Abbott mengatakan istilah Tim Australia sudah sering digunakan, termasuk oleh politisi Partai Buruh.

"Saya berani mengatakan memang tidak semua orang menggunakan kalimat itu, tapi saya sudah menggunakannya dan saya akan tetap menggunakannya, karena saya mengharapkan semua orang untuk berada di tim Australia," katanya.

'Aksi pemboikotan pertemuan dengan PM Tony Abbott ini mencuat setelah sejumlah pemimpin ; masyarakat Muslim di Sydney menandatangani pernyataan menolak UU kontra-terorisme yang diusulkan, yang mereka nilai "tidak adil dan merupakan kebijakan munafik ".

Penandatangan itu melibatkan 50 organisasi muslim dan individual, termasuk kelompok politik, imam senior, pelajar dan juga organisasi masyarakat sipil.

Pada Rabu (20/8), pertemuan dengan Jaksa Agung Federal George Brandis dan anggota senior dari komunitas muslim juga ditangguhkan.

Juru bicara komunitas masyarakat muslim, Rebecca Kay mengatakan tidak mungkin rapat itu akan dijadwal ulang.

"Para pemimpin komunitas Muslim yang telah menandatangani pernyataan ini saya percaya akan memboikot pertemuan tersebut dan ;memboikot pertemuan-pertemuan lain ;sepenuhnya juga karena mereka benar-benar mengecam perubahan baru dalam UU mengenai terorisme," katanya.

"Mereka tidak adil dan mereka tidak adil, sehingga mereka tidak akan menghadiri pertemuan apapun."

Silma Ihram dari Asosiasi Muslim Wanita mengatakan mereka menghendaki pertemuan yang sesungguhnya.

"Masalah yang kita miliki adalah bahwa ketika kita membeli tanpa mengetahui apa undang-undang yang diusulkan, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu tentang apa solusi yang mungkin kita memiliki atau apa masalahnya di masyarakat yang dapat menimbulkan potensi radikalisasi apapun, maka itu tidak benar-benar bermanfaat, "katanya.

(nwk/nwk)