.webp)
Pemerintah Kota Bendigo di Negara Bagian Victoria, Australia, sebenarnya telah menyetujui rencana pembangunan masjid pertama di kota itu. Namun, rencana itu mendapat tentangan sengit dari sebagian warga yang menyatakan pemerintah setempat gagal melindungi mereka dari 'teroris'.
Lebih dari 200 orang menghadiri pertemuan Dewan Kota Bendigo pada Rabu malam (18/6/2014).
Sebagian besar datang untuk menyuarakan keberatan mereka terkait permohonan pembangunan masjid di East Bendigo dan polisi berjaga-jaga kalau-kalau situasi menjadi tak terkendalikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suasana pertemuan warga Bendigo yang menentang pembangunan masjid, Rabu (18/6/2014) malam.Menurut para penentangnya, masjid itu akan membawa kekerasan ke Bendigo dan hukum Shariah akan berlaku di kota itu.
"Kalau ingin membangun masjid, kembali saja ke Timur Tengah. Ini Australia," kata seorang warga.
Kelompok protes itu bertanya, apa yang dilakukan Dewan Kota untuk melindungi Bendigo dari terorisme. Mereka juga menuduh Dewan tidak berkonsultasi dengan komunitas.
"Bendigo milik warga Bendigo. Warga berhak menentukan ada masjid atau tidak," kata seorang. "Kami bukannya rasis."
Para anggota Dewan Kota mengadakan pemungutan suara dengan hasil tujuh berbanding dua, yang berarti mendukung pembangunan masjid itu, tapi setuju bahwa masalah itu mungkin akan diajukan ke Victorian Civil and Administrative Tribunal.
Anggota Dewan James Williams, yang mendukung pembangunan masjid, berbicara di depan hadirin, dan mengatakan, "Kita semua hidup di sebuah negara yang toleran, yang tidak mengizinkan aksi yang ekstrim dan perilaku yang rasis."
Ia mengatakan, Australia terdiri dari berbagai latar belakang dan kepercayaan.
Keberatan terhadap permohonan pembangunan masjid itu kini berjumlah 432, dari kota berpenduduk lebih dari 80 ribu.
(nwk/nwk)
