.webp)
Seorang politisi Australia, Ted Baillieu, yang pernah menjabat Menteri Utama Negara Bagian Victoria, mengusulkan larangan mas kawin atau mahar untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Masalah ini biasanya terjadi di kalangan warga imigran di Australia.
Tradisi mahar di sejumlah negara Asia Selatan dan negara Afrika, bisa berupa hadiah, uang atau properti yang dibayarkan oleh istri atau keluarga istri kepada suaminya saat menikah.
Ted Baillieu mengatakan beberapa perempuan imigran yang datang ke Australia melalui pernikahan yang diatur manghadapi tekanan untuk membayar mahar kepada suaminya, yang bisa memicu kekerasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, ada aspek dalam pembayaran mahar yang bisa mengarah ke berbagai masalah. "Unsur paksaan dan permintaan mahar yang terus berlanjut telah menjadi masalah signifikan di beberapa kelompok masyarakat kita dan kita perlu untuk berbuat sesuatu," katanya, merujuk pada warga migran di Australia.
Baillieu mengajukan sebuah petisi di Parlemen Victoria yang menginginkan sebuah definisi yang mengenai kekerasan ekonomi dalam Undang-Undang Perlindungan atas Kekerasan dalam Keluarga (Family Violence Protection Act) untuk menyertakan permintaan mahar secara paksa.
"Ini merupakan tradisi budaya dan sejarah, tetapi di India mereka sudah memiliki aturan untuk mencegah permintaan mahar, tetapi saya pikir itu tidak ditegakkan," tuturnya kepada ; Radio 774 ABC Melbourne.
Psikiater ; Dr Manjula O'Connor banyak bekerja dengan korban KDRT di antara warga India di Melbourne dan pihaknya mencatat ada 150 perempuan dalam 12 bulan terakhir yang menderita karena masalah mahar ini.
"Saya melihat para perempuan ini mengalami masalah klinikal dari KDRT dan 75 persen di antara mereka memiliki semacam persoalan terkait dengan mahar," kata Dr O'Connor.
"Keluarga para perempuan ini memberikan mahar karena takut suami mereka tidak menghormati para istri dengan baik setelah menikah."
Tetapi Dr O'Connor mengatakan mahar bukan hanya masalah komunitas India.
"Mahar juga terjadi di antara komunitas Asia Selatan, dan bahkan di antara warga China, tetapi bentuknya macam-macam," jelasnya.
Mahar dilarang di India pada tahun 1961, dan Dr Manjula ingin melihat peraturan hukum yang serupa di Victoria dan negara-negara bagian lain di Australia.
"Ada dua cara untuk menghancurkan praktik ini - membuat mahar sebagai praktik kriminal dan membuatnya menjadi bagian dari perundangan mengenai KDRT, yang berarti perempuan akan bisa membawanya sebagai sebuah masalah hukum di pengadilan," jelasnya.
Saat ini mereka tidak bisa meminta hal itu karena Peraturan Hukum di Australia tidak mengenal kata mahar. "Kami ingin kata tersebut dalam UU sehingga baik perempuan maupun laki-laki akan paham bahwa (mahar) tidak bisa diterima di Australia," kata Dr Manjula.
Cara yang lebih besar untuk mencegahnya adalah melalui persyaratan visa. "Saya telah meminta Menteri Sosial Australia Kevin Andrews untuk membuat perubahan sehingga semua bentuk pemberian, permintaan or penerimaan mahar bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran visa, sehingga jika hal-hal tersebut terungkap maka bisa membahayakan kondisi visa mereka," jelasnya.
Melawan KDRT
Baillieu mengatakan perlunya melawan praktik mahar dan ia setuju bahwa hal ini bukan hanya persoalan di kalangan komunitas India.
"Yang kita bicarakan secara fundamental di sini adalah mengenai KDRT dan kekerasan dalam rumahtangga disebabkan oleh banyak hal dan kita harus melakukan apapun untuk menghapusnya," jelasnya.
Siapapun yang berbuat KDRT, katanya, berarti melakukan tindakan kriminal dan perlu membuat hal tersebut sebagai bagian dari pemahaman budaya.
"Mahar hanyalah salah satu tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi praktik itu bisa mengarah pada kesenjangan, tidak hormat pada perempuan dan membuat mereka tampak kurang berharga," ujar Dr O'Connor.
Ikuti Kompetisi Belajar Bahasa Inggris di Australia gratis - Klik tautan berikut: https://apps.facebook.com/australiaplus
