.webp)
Laporan Bank Dunia menyatakan, lebih dari sepertiga perempuan di seluruh dunia akan mengalami kekerasan dalam hidupnya. Kekerasan gender ini ; akan mengakibatkan beban ekonomi.
Menurut Jeni Klugman, direktur bidang gender World Bank Group, kekerasan terhadap perempuan juga memberi beban ekonomi yang cukup besar untuk negara.
Bahkan, di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, seperti kepulauan Solomon, sebanyak dua pertiga perempuan akan mengalami kekerasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada ABC, Jeni Klugman menjelaskan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan hilangnya produktivitas, tidak masuk kerja, dan membebani sistem kesehatan, layanan sosial, dan hukum. ;
Laporan World Bank Group menunjukkan Vietnam, Bangladesh dan Uganda termasuk yang paling buruk, dan menurut Klugman efeknya terhadap GDP (Gross Domestic Product) negara-negara tersebut cukup signifikan. ;
Bila terdapat lebih banyak data mengenai dimensi ekonomi kekerasan gender, pemerintah-pemerintah di kawasan ini mungkin akan terdorong untuk melakukan tindakan yang lebih tegas untuk mengentaskan kekerasan tersebut, jelas Klugman. ;
"Menekankan manfaatnya dan menekankan beban ekonomi yang harus dipikul masyarakat, perusahaan, saya rasa bisa mengubah pendapat," ucapnya. ;
Pemerintah Papua Nugini sudah mulai bertindak. Tingkat kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga begitu tingginya hingga pemerintah mengadakan konferensi khusus di ibukota Port Moresby minggu lalu.
Konferensi tersebut mempertemukan pembuat kebijakan di Pemerintahan PNG dan lembaga-lembaga bantuan seperti. Medecins Sans Frontieres (MSF) serta pemberi layanan dari 11 propinsi.
Menurut komite aksi untuk kekerasan dalam keluarga dan kekerasan seksual, sekitar 68 persen perempuan di PNG mengalami kekerasan.
Konferensi ini merupakan dobrakan, jelas Paul Brockman, kepala komisi MSF di PNG. "Ini pertama kalinya...di PNG ada pertemuan orang-orang dari layanan sosial, layanan perlindungan anak, orang-orang dari sektor hukum, dari rumah sakit, dan pusat pendukungan keluarga dalam rumah sakit, berkumpul dari 11 propinsi yang berbeda," jelasnya.
Propinsi-propinsi tersebut telah membuat rencana aksi untuk mengatasi masalah ini selama dua tahun ke depan
"Rencana-renana aksi tersebut bersifat langkah demi langkah, bukan merupakan jaminan itu akan terjadi, namun, menyatakan bahwa sejumlah orang dari berbagai sektor yang berbeda telah mengatakan 'inilah yang dibutuhkan propinsi kita tahun depan, tahun selanjutnya, dan kita akan mulai melakukannya," jelas Brockman.
Pemerintah PNG telah berkomitmen mendirikan pusat-pusat dukungan untuk keluarga di rumah-rumah sakit.
Menurut Brockman, perlu tindakan secepatnya untuk menanggulangi masalah ini. "Perempuan dan anak-anak di Papua menghadapi ini dalam basis hari ke hari secara lebih konsisten dibanding dimanapun tempat saya pernah bekerja," ucap Brockman.
(gah/gah)
