Laporan yang diterbitkan Dewan Pemerintah Australia menunjukan angka warga yang tidak memiliki rumah layak huni meningkat cukup signifikan dalam lima tahun terakhir sejak 2011.
Meskipun pada 2008 lalu, mantan PM Kevin Rudd, ;telah menetapkan target penurungan angka tuma wisma yang ambisius hingga setenggahnya pada tahun 2020 nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itu karena kebutuhan rumah meningkat pesat jauh melampaui penyediaan,” kata brumby
Angka sensus tahun 2011 menunjukan tunawisma yang tidur disembarang tempat menurun 6%, tetapi secara keseluruhan orang yang tidak memiliki rumah jumlahnya meningkat sebesar 17 persen.
Pemerintah menurutnya perlu melakukan terobosan untuk menurunkan jumlah tunawisma dengan langsung menyasar pada kelompok tunawisma akut.
;Masalah tunawisma ini lagi-lagi menurut Jhon Brumby sanngat kompleks. Dan membutuhkan perhatian dari pemerintah karena meliputi orang-orang yang tinggal di rumah penampungan atau rumah sementara.
Kebanyakan warga asing
Peningkatan jumlah tunawisma ini juga mencakup orang yang tinggal secara berdesak-desakan didalam satu rumah, dimana keluarga itu sebenarnya membutuhkan empat atau lebih kamar tidur tambahan untuk memenuhi permintaan semua penghuni di rumah.
Dewan refromasi pemerintah Australia mengatakan 41.000 orang tinggal dalam kondisi seperti itu dimana dua per tiganya adalah warga asing yang lahir diluar negeri.
Paul Andrews ;dari NGO Misi Australia mengatakan kondisi ini menjadi pemandangan umum di wilayah kerja mereka terutama di Kota Sydney Barat.
"Di kawasan ini, keluarga pengungsi yang terdiri dari 3-4 keluarga, berbagi ruangan untuk tidur disebuah ruangan sempit atau 1 unit apartemen yang kecil," kata Andrews.
“Mereka memilih tinggal seperti itu, karena mereka nyaman dengan jaringan komunitasnya, sehingga tidak perlu ditanya-tanya, tapi juga karena mereka tidak mampu menyewa rumah tinggal yang layak dikawasan itu karena terlalu mahal," Andrew.
Butuh investasi besar
Sejak mantan PM Australia, Kevin Rudd menetapkan target pengurangan angka tunawisma hingga separuh pada 2020, pemerintah Australia sejak tahun 2008 telah menggelontorkan anggaran senilai lebih dari 1 Trilyun dollar Australia untuk menangani masalah kekurangan perumahan ini
Tapi kesepakatan yang berdurasi selama 4 tahun antara pemerintah persemakmuran dan pemerintah federal serta pemerintah teroritorial mengenai kemitraan dalam membangun rumah layak huni sudah berakhir dan belum diperbaharui. Kesepakatan itu sudah diperbaharui selama satu tahun saja.
Paul Andrew mengatakan laporan terkait tunawisma ini semakin memperbesar tuntutan bagi pemerintah untuk segera memperbaharui kesepakatan tersebut agar masalah pemenuhan kebutuhan rumah layak huni ini bisa teratasi.
“Kesepakatan kemitraan baru terkait tuna wisma ini perlu segera dituntaskan, ke depan ;kesepakatan itu harus difokuskan pada upaya penyediaan rumah-rumah yang tidak cuma terjangkau tapi juga disertai sarana penunjang yang bagus.”
“Kita tidak bisa hanya memberi mereka tempat tinggal, tapi kita juga perlumemberikan mereka fasilitas penunjang, karena mereka menjadi tuna wisma karena sebab yang beragam. Tanpa memperhatikan akar permasalahan mereka sampai menjadi tunawisma maka kita tidak akan bisa membuat mereka mampu membayar rumah mereka,"
Paul Andrew optimistis, target penurunan jumlah tunawisma hingga separuh tahun 2020 bisa tercapai, jika ada penambahan jumlah anggaran perumahan layak huni yang signifikan baik dari pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian.
(nwk/nwk)