DetikNews
Rabu 19 Agustus 2015, 14:15 WIB

Presiden Indonesian Diaspora Network: Diaspora Tuntut Kewarganegaraan Ganda

PASTI LIBERTI MAPPAPA - detikNews
Presiden Indonesian Diaspora Network: Diaspora Tuntut Kewarganegaraan Ganda Foto: Grandyos Zafna / detikcom
Jakarta - Dibandingkan dengan Tiongkok dan Cina, bahkan dengan Filipina sekalipun, jumlah orang-orang Indonesia yang hidup dan berkarya di luar negeri (diaspora) tercatat antara 7-8 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebagian di antaranya sudah melepas kewarganegaraannya di Indonesia karena berbagai alasan. Padahal negara-negara lain yang jumlah diasporanya jauh lebih besar menerapkan kebijakan khusus, yakni status kewarganegaraan ganda terhadap mereka.
 
"Mereka sebenarnya tidak mau meninggalkan warga negara Indonesianya, tetapi (kondisi mengharuskan) mereka mengambil kewarganegaraan kedua,"kata Mohamad Al-Arief, Presiden Indonesian Diaspora Network, saat ditemui di sela-sela Kongres ke-3 Diaspora Indonesia di Bidakara Convention Center, Kamis (13/8/2015) lalu.
 
Dalam kongres yang diikuti 74 jaringan dari 44 negara dan mengambil tema "Bakti bagi Bangsa" itu, isu dwikewarganegaraan kembali diperjuangkan. Menurut Arief, yang kini menjabat Senior Officer Bank Dunia di Washington, DC, draf rancangan tentang hal itu sudah masuk program legislasi 2016 di DPR.
 
Di tengah kesibukannya mendampingi para pembicara, seperti presiden ketiga RI BJ Habibie dan CEO Crown Group Iwan Sunito, salah satu raja properti di Australia, Arief meluangkan waktu berbincang dengan majalah detik. Berikut ini petikannya.
 
Siapa saja yang disebut diaspora Indonesia?
 
Orang Indonesia atau keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jumlah kita sekitar 7 juta di seluruh dunia. Diaspora itu adalah identitas kolektif kita, apa pun profesinya. Tenaga kerja Indonesia (TKI), profesional, akademisi, pengusaha.  
 
Diaspora Indonesia itu ada dua kategori, yakni yang masih merupakan warga negara Indonesia, seperti saya yang masih memegang paspor Indonesia, jumlahnya sekitar 4,6 juta. Sisanya sudah menjadi warga negara asing. Mereka sebenarnya tidak mau meninggalkan warga negara Indonesianya tetapi mereka harus mengambil kewarganegaraan kedua.
 
Potensi apa yang dimiliki diaspora Indonesia tersebut?
 
Diaspora Indonesia adalah aset bangsa yang biasa berkompetisi secara global. Sebuah bangsa bisa berkompetisi secara global, penduduknya harus bisa berkompetisi secara global. Kita ini terbiasa berkompetisi secara global. Menurut saya, potensi terbesar kita adalah untuk memberikan inspirasi pada komponen bangsa yang lain bahwa kita mampu berkompetisi.
 
Indikator dari potensi tersebut?
 
Satu indikator yang sangat sederhana adalah dari remitansi atau devisa masuk yang diberikan ke Tanah Air. Tahun lalu, ada US$ 8,4 miliar devisa masuk, baik dari TKI maupun profesional. Itu sekitar Rp 115 triliun. Lebih besar dari anggaran pertahanan dan hampir sebesar anggaran pendidikan.  
 
Masih ada hal lain yang nonmoneter tapi berguna, seperti pemberian asistensi teknis. Ada beberapa diaspora kita yang profesinya arsitek, membantu pemerintah daerah membangun kota yang lebih baik.
 
Apakah kemampuan mereka sudah setara dengan diaspora India dan Tiongkok?
 
Tiongkok memiliki diaspora sekitar 80 juta dan Republik India ada lebih dari 60 juta orang. Harusnya diaspora Indonesia juga bisa. Karena itu, pembuat kebijakan di dalam negeri harus melihat diaspora ini sebagai potensi yang luar biasa dan aset bangsa yang harus digali.  
 
Kebijakan apa saja yang diharapkan dari pemerintah?
 
Salah satu yang kita banyak dengungkan adalah perlu adanya kebijakan dwikewarganegaraan seperti di negara-negara lain, termasuk India, agar diaspora kita tetap bisa mempertahankan keindonesiaan.  
 
Banyak diaspora kita karena keadaan tertentu harus mengambil kewarganegaraan kedua. Mereka akhirnya harus meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi ini persoalan bagaimana mempertahankan keindonesiaan seseorang. Bukan untuk mengindonesiakan orang asing.
 
Sejauh mana pembicaraan isu ini dengan pemerintah?
 
Dwikewarganegaraan ini adalah masalah legislasi. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk berlakunya dwikewarganegaraan harus direvisi. Jadi usulan untuk RUU sudah masuk di Prolegnas 2016.  
 
Hambatan apa yang mungkin dihadapi?
 
Kami harus lebih membuktikan potensi kita agar argumentasi pentingnya dwikewarganegaraan akan semakin kuat dan jelas. Negara-negara yang mempunyai diaspora besar, seperti India dan Filipina, mempunyai kebijakan ini. Kita melihat impact-nya luar biasa.  
 
Nasionalisme bagi orang yang memiliki kewarganegaraan ganda kerap diragukan....
 
Kongres ini adalah bukti bahwa kami semua nasionalis. Kita cinta Indonesia dan merah-putih hatinya. Lebih dari 2.000 orang yang datang ke sini dari lima benua mengorbankan waktu dan materinya untuk hadir di sini.  
 
Mereka membiayai dirinya sendiri untuk datang dan mengambil cuti dari kerjaan. Mereka di sini bersama-sama dengan yang di Indonesia merayakan 70 tahun kemerdekaan dan memikirkan hal-hal konkret yang kita bisa sumbangsihkan pada bangsa. Makanya kongres ini temanya adalah "Diaspora Bakti Bangsa".
 
India memiliki kementerian khusus yang menangani diaspora. Indonesia sudah membutuhkan seperti itu?
 
Kita mengharapkan adanya suatu instansi atau unit yang menjadi mitra di pemerintah yang secara rutin melakukan pemetaan-pemetaan potensi dan lain-lain. Sebenarnya yang bisa dilakukan pembuat kebijakan di Indonesia adalah melihat pengalaman negara tersebut lalu template, kira-kira format mana yang efektif.
 
Selain dwikewarganegaraan, ada hal lain yang diharapkan dari pemerintah?
 
Kami sebenarnya tidak ingin terlalu seolah-olah ingin menuntut hak saja dengan insentif ini-itu. Tentu kami harus membuktikan diri kami juga, kontribusi, potensi ekonomi , dan lain-lain. Saya rasa keduanya harus berjalan secara sejajar untuk ke depan. Kita cari insentif sekaligus bicara bakti bagi bangsa.
 
Komitmen apa yang bisa didapatkan dari diaspora?
 
Kami punya 12 gugus tugas di gerakan ini yang memikirkan bakti bangsa. Misalnya ada gugus tugas pendidikan tinggi yang memikirkan bagaimana para akademisi diaspora Indonesia di luar bisa membantu para administrator universitas di Indonesia untuk menjadikannya sebagai universitas kelas dunia.  
 
Ada gugus tugas kuliner yang memikirkan bagaimana khazanah kuliner Indonesia mendunia seperti halnya kuliner Thailand atau Jepang. Topiknya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Kuliner itu akan membangun diplomacy tool yang luar biasa. Ada korelasi antara kesuksesan pemasaran kuliner dan pariwisata.
 
Ada gugus tugas kesehatan yang membantu sektor kesehatan. Ada juga yang membantu pemerintah daerah membangun kota layak huni. Kami nanti mau ke Bandung untuk meresmikan inisiatif mitra antara diaspora Indonesia dan Pemerintah Kota Bandung, seperi micro-libraries. Ini nantinya bisa direplikasi.  
 
Indonesian Diaspora Network (IDN) adalah organisasi global pertama diaspora Indonesia. Kalau organisasi lokal, banyak. Di Washington, ada 11 organisasi lokal. Ada rumah Minang, ada paguyuban Pasundan. IDN ini menyatukan potensi bersama. Motonya adalah connecting the dots, expanding opportunities.
 
Menlu Retno menyatakan akan mengeluarkan kartu diaspora?
 
Kebanyakan diaspora ini tidak punya KTP lagi. Kartu diaspora itu kita harapkan jadi identitas tambahan di samping paspor bagi yang masih WNI dan WNA. Saya sih, berharapnya, suatu saat nanti ada kejelasan lebih kartu itu manfaatnya apa.
 
Bukan untuk mempermudah masuk ke Indonesia?
 
Kalau nanti suatu saat pemerintah Indonesia memutuskan itu, ya bagus. Yang jelas, kartu itu keluar dari instansi pemerintah, bukan kita.
 
Kegiatan diaspora Indonesia di Amerika?
 
Di Washington, DC, itu ada 13 ribu orang. Kita punya masjid sendiri, ada gugus kerja yang aktif tiap minggu. Ada komunitas diaspora yang lebih besar lagi, seperti di Los Angeles ada 40 ribu orang.  
 
Ada kisah juga seorang bapak namanya Ahmad yang tinggal di Peru. Di kota tempatnya tinggal, cuma keluarga dia yang orang Indonesia. Kemarin beliau bercerita, setiap 17 Agustus mengadakan upacara bendera bersama istri dan dua anaknya. Dia mengerek bendera di halaman rumahnya. Merah-putih hatinya.  
 
Semakin jauh, kita semakin kangen. Kalau dengar cerita itu, kita merinding. Kita di sini ikut upacara bendera itu kayaknya susah karena dijemur. Bagi orang yang hidup jauh dari komunitas Indonesia, itu merupakan tantangan untuk menjaga identitas.
 
Sejak kapan Anda meninggalkan Indonesia?
 
Saya di luar sudah sekitar 16 tahun, 10 tahun terakhir di Amerika. Umur saya 43 tahun. Jadi hidup saya mayoritas masih di Indonesia. Karena karier saja ada kesempatan berkarya di sana dan opportunity-nya bagus, jadi saya ambil. Keluarga selalu ikut.
 
Bagaimana mengenalkan Indonesia pada anak-anak?
 
Bagi saya, ini prioritas. Jangan sampai anak-anak saya kehilangan identitas Indonesianya. For me, that is really important.  
 
Jadi, tiap tahun, kita selalu pulang. Kayak sekarang, mereka lagi di sini. Sekali pulang 2,5 bulan. Libur sekolah di Amerika 3 bulan.  
 
Saya ajak mereka keliling Indonesia, ke kampung saya di Cirebon, ikut pesantren kilat, supaya mereka tidak kehilangan keindonesiaannya. Di rumah, kami selalu pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia anak-anak agak aneh, sih, he-he-he. Logatnya itu lucu.

***

Tulisan selengkapnya bisa dibaca gratis di edisi terbaru Majalah Detik (Edisi 194, 17 Agustus 2015). Edisi ini mengupas tuntas "Teka-teki Pembunuh Rian". Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional "Rombak Kabinet ala Jokowi", Internasional "Karena Lalai di Binhai", Ekonomi "Meredam Turunnya Yuan", Gaya Hidup "Ini Disleksia, bukan Bodoh", rubrik Seni Hiburan dan review Film "Fantastic Four", serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi Pdf bisa di-download di www.majalah.detik.com. Gratis, selamat menikmati!!
(pal/nwk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed