Bertemu Sultan, Menhub Minta Pembangunan Bandara New Yogyakarta Dipercepat

Bertemu Sultan, Menhub Minta Pembangunan Bandara New Yogyakarta Dipercepat

Edzan Raharjo - detikNews
Sabtu, 06 Agu 2016 21:28 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Foto: Edzan Raharjo/detikcom)
Yogyakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pertemuan yang juga diikuti oleh Angkasa Pura 1, BPN, Pemda DIY, PT KAI, membahas pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini berlangsung di keraton kilen komplek keraton Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016).

Menhub ingin pembangunan bandara baru Yogyakarta yang akan dibangun di kabupaten Kulonprogo ini bisa dipercepat. Pihaknya mengapresiasi Gubernur DIY yang proaktif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam proses pembangunan bandara terutama dalam pembebasan tanah. Pada akhir Agustus ini pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara di Kulonprogo sudah dapat dilakukan.

"Angkasa Pura kita anjurkan untuk lebih cepat. Karena kalau masalah tanah selesai, teknis itu dalam kendali kita. Kita bisa me-manajemen itu dengan lebih cepat," kata Menhub Budi Karya Sumadi di keraton Yogyakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan dengan Sultan ini juga membahas izin pembangunan infrastruktur kereta api dari dan ke Bandara. Dengan telah adanya izin maka dapat ditindaklanjuti dengan perencanaan dan sebagainya.

Menurutnya, dari segi perencanaan, maka Bandara baru Yogyakarta ini lebih canggih dan lebih modern. Bandara juga lebih besar dengan kapasitas 4 kali lipat dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Bandara yang baru nantinya akan mampu menampung 15 juta penumpang dan 28 pesawat Boing 777.

Direktur teknik PT Angkasa Pura 1, Polana B Pramesti, mengatakan pembangunan bandara baru Yogyakarta ditargetkan selesai secara keseluruhan pada tahun 2020. Total biaya untuk pembangunan bandara kurang lebih Rp 8 triliun. Untuk pembebasan tanah kurang lebih Rp 4,1 triliun. Pembayaran pembebasan tanah mulai dilaksanakan tanggal 22 Agustus mendatang.

"Untuk percepatan, tahun 2019 sudah bisa beroperasi namun secara parsial. Seperti run way sudah selesai, terminal sebagian bisa digunakan. Namun masih ada pembangunan," kata Polana di keraton Yogyakarta. (dhn/dhn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads