Pihak yang melaporkan Ade mengaku berasal dari Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli Parlemen. Meski begitu, laporan diajukan secara personal atas nama Arie Wibowo.
Arie menyerahkan laporan terhadap pria yang akrab disapa Akom itu ke kantor sekretariat MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016). Dia bersama sejumlah rekannya diterima oleh staf MKD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain membawa bukti video, kelompok ini juga menyerahkan sejumlah berkas berisi copy-an berita online terkait pembangunan gedung perpustakaan tersebut. Arie cs mempermasalahkan niat Akom yang bersikukuh membangun perpustakaan meski ada sejumlah penolakan.
"Ketua DPR cenderung mengabaikan usul dan pendapat anggota DPR. Dan lucunya, tak ada usul soal pembangunan perpustakaan DPR, bapak ketua DPR yang mulai ribut sendiri," ujar Arie.
Pria ini juga menyoroti soal keadaan perekonomian negara. Saat kondisi tengah sulit, Akom disebutnya justru asyik sendiri dengan rencana pembangunan perpustakaan ini.
"Negara kita saat ini defisit keuangan Rp 208 triliun. Harusnya Pak Ade kasih solusi ini. Sementara itu ada perpustakaan di DPR dengan 105 buku, kita bisa hitung dalam sebulan berapa kali Pak Ade baca buku?" jelasnya.
Pengaduan itu juga mempermasalahkan soal anggaran sebesar Rp 570 miliar untuk perpustakaan yang digadang-gadang akan menjadi perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Kelompok ini menyatakan dananya tidak masuk akal.
"Padahal itu belum ada rapat dari BURT, belum ada perencanaan, dari mana angka itu didapat? Konon dalam perpus ada 600 ribu buku,Β kalau kita hitung secara matematik satu buku sebesar Rp 50 ribu dikali 600 maka hasilnya Rp 3 T. Dari mana dana itu? Apakah Pak Ade bisa menutup dari kantong pribadi?" beber Arie.
Kelompok ini menyatakan bahwa aduannya tidak memiliki muatan politis. Arie juga mempersolakan pernyataan Akom yang mengatakan perpustakaan dapat meluruskan pikiran anggota DPR yang sesat.
"Siapakah anggota DPR berpikiran sesat yang dimaksud? Kalau menurut makna atau konotasi sesat itu buruk sekali, sebagai ketua DPR tidak boleh bilang seperti itu. Sebagai ketua DPR, dia harus menjaga marwah anggota DPR," sebutnya.
Pihak MKD menyebut akan memproses pengaduan ini untuk dibawa ke rapat pimpinan. Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad belum bisa menanggapi soal laporan ini.
"Saya belum lihat ya. Nanti saya cek dulu baru komen," ucap Dasco di lokasi yang sama.
Sebelumnya Akom juga pernah diadukan oleh kelompok masyarakat karena menggunakan pesawat jet pribadi mewah dan fotonya tersebar ke publik. Namun belum ada perkembangan lagi soal laporan tersebut.
(ear/tor)











































