Akbar Tandjung: Wantim Golkar Desak Munas Digelar Maret 2016

Jakarta - Dewan Pertimbangan Partai Golkar menyampaikan saran agar penyelenggaraan Munas sebagai rekonsiliasi dua kepengurusan dilakukan Maret 2016. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung menyebut alasannya karena persiapan Golkar untuk menghadapi Pilkada serentak 2017.

Faktor konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat sampai daerah diperlukan melalui Musyawarah Daerah (Musda).

"Butuh konsolidasi menyeluruh dari pusat ke daerah melalui Musda. Maka kami mendesak agar Munas diselenggarakan selambat-lambatnya Maret tahun 2016," kata Akbar di kantor Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dia mengatakan usulan ini sudah disepakati Dewan Pertimbangan yang melakukan rapat pada Selasa (2/2), malam. 16 anggota dewan pertimbangan hadir dan menandatangani agar Munas digelar Maret tahun ini.

Selain itu, Akbar menyampaikan saran agar pembentukan kepanitiaan Munas dilakukan secara terbuka untuk memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan. Keterlibatan pihak-pihak yang bertikai diperlukan untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang.

"Rapat pleno itu mesti dilakukan secara terbuka dan demokratis. Mengingat konflik ini sudah sampai tingkat daerah," sebutnya.

Kemudian, dia menambahkan bila Dewan Pertimbangan Golkar berkomitmen akan berperan aktif mencermati, mengikuti, dan mengawal pelaksanaan Munas Golkar mulai dari tahapan persiapan sampai berlangsungnya Munas.

"Ini dengan tujuan mengakhiri konflik dan menyatukan kembali partai Golkar untuk dapat bangkit kembali menjadi partai yang maju dan besar," tuturnya.

Minta 18 Kader Golkar yang Dipecat Harus Dipulihkan

Dalam kesempatan ini Akbar juga mendukung rencana memulihkan sejumlah kader Golkar yang dipecat di tengah polemik perpecahan. "Maka kami meminta DPP Golkar untuk memulihkan, mengembalikan status, dan hak keanggotaan seluruh kader di pusat maupun daerah yang pernah dipecat," kata Akbar.

Menurut Akbar, permintaan ini merupakan keputusan Dewan Pertimbangan Golkar Munas Riau yang sudah menggelar rapat pleno, Selasa (2/2), malam.  Adapun beberapa kader Golkar dipecat Ical karena mendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Kemudian, ada sejumlah kader yang mendukung pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Total, ada 18 kader yang dipecat oleh kepengurusan Ical.

Akbar menilai rehabilitasi kader Golkar yang dipecat akan semakin membuat iklim persatuan partai bisa tercipta. Tak ada lagi kepengurusan yang bertikai mengatasnamakan pihak asal munas sebelumnya.

"Kami menyarankan agar itu bisa direhabilitasi dan diberikan hak-haknya. Ini dimasukin agar iklim bersama bagi penyatuan partai betul-betul bisa dilakukan," tuturnya.

(hat/tor)