Menanti Ketegasan MKD Sebagai Penegak Etik Usut Novanto-Freeport

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan mulai sidang pertama pada Senin lusa dengan penentuan jadwal terkait dugaan pencatutan Presiden Jokowi dan Wapres JK oleh Ketua DPR Setya Novanto. Permintaan agar MKD bisa obyektif dalam mengusut kasus terus disuarakan.

"MKD harus bisa menjadi lembaga penegakan etika yang berpihak pada etika suci, mengabdi pada objektifitas politik, bukan pada orang perorang atu kelompok tertentu," tutur pengamat politik IndoStrategi, Andar Nubowo saat dikonfirmasi, Sabtu (28/11/2015).

Andar menilai strategi Golkar untuk mengamankan Novanto di MKD bisa terlihat. Jasa dan peran politik Novanto yang besar di Partai Beringin tak bisa dikesampingkan.

"SN (Setya Novanto) itu politisi kuat di tubuh Golkar. Jasa dan peran politik kapitalnya besar bagi Partai Beringin. Maka, dalam konteks ini bisa dipahami jika PG berupaya membela SN," ujarnya.

Pertaruhan citra DPR, Golkar akan dilihat di MKD. Tiga kader Golkar yang ditunjuk menggantikan koleganya diharapkan bisa membuktikan komitmen politik yang bisa dilihat masyarakat. Namun, bila tiga orang ini melakukan pembelaan maka publik akan menyoroti secara kritis.

"Sayang sekali, jika pembelaan itu dilakukan dalam koridor politik. Misalnya mengganti MKD untuk mengamankan posisi SN. Cara seperti ini tidak baik bagi marwah politik kita dan juga bagi SN sendiri. Rakyat sebaiknya disuguhi komitmen politik dan kebangsaan dari para politisi kita," katanya.

(hat/jor)