Dalam sambutannya, Said Aqil meminta pansel memilih pimpinan KPK yang berani tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. Apalagi kasus-kasus besar yang bisa merusak tatanan ekonomi nasional.
"Yang kita harapkan tidak tebang pilih. Seperti Century, BLBI, sampai sekarang belum terdengar bagaimana kabarnya," kata Said Aqil sebelum pertemuan di kantor Setneg, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).
"Tapi bukan berarti berarti kita membenarkan kejahatan sekecil apapun," lanjutnya.
Said lantas menuturkan tentang hukuman dalam Islam bagi koruptor yang merusak tatanan ekonomi negara. Di antaranya yaitu dibunuh, disalib, atau dibuang ke laut.
"Oleh karena itu semua masyarakat terutama saya, bagaimana kasus kakap itu yang tidak kunjung ada beritanya," tuturnya.
"Mafia BBM, mafia impor beras, kedelai, masih berjalan dengan lancar-lancar saja. Buat apa ada KPK kalau tidak menyentuh yang seperti itu. Kalau yang kecil-kecil cukup kepolisian dan kejaksaan," imbuhnya.
Said bersama Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin dan Romo Benny tiba di kantor Setneg sekitar pukul 19.30 WIB. Hingga pukul 20.00 WIB pertemuan masih berlangsung.
(rna/fdn)