Konflik Keraton Yogya Dianggap Masalah Kultural, DPR Belum Turun Tangan

Jakarta - Konflik Keraton Yogyakarta berlarut-larut. Melihat konflik yang terjadi kental dengan urusan internal keraton, DPR belum merasa perlu ikut campur.

"Kami berpendapat dan berpandangan, dinamika Keraton Yogyakarta kemarin, saya sudah menyampaikan masalah internal dari keraton. Sepanjang ruang lingkup kulturan keraton, kami tidak bisa bersikap lebih jauh," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada wartawan, Senin (11/5/2015).

DPR baru perlu ikut turun tangan jika Sabda Raja, yang menjadi awal polemik di keraton, bersinggungan dengan proses suksesi Gubernur DIY dan UU Keistimewaan Yogyakarta. Namun sejauh ini Taufik tak melihat polemik yang terjadi sekarang ini sudah bersentuhan dengan kedua hal tersebut.

"Sultan kan bilang mendapat petunjuk Yang Kuasa, jadi saya rasa ini masih ruang lingkup keraton," ulas Waketum PAN ini.

"Kalau kemudian nanti ada kaitan dengan urusan-urusan prinsip ketatanegaraan yang diatur dalam UU, tentunya itu pasti akan ada proses yang disesuaikan dengan aturan yang ada," imbuh Taufik.

Keraton Yogyakarta dilanda polemik karena Sabda Raja Sultan Hamengku Bawono X. Adik-adik Sultan memprotes penerbitan Sabda ini, karena menduga untuk memuluskan jalan putri Sultan menjadi Gubernur DIY.

(trq/van)