Ini 3 Kementerian yang Dianggap PDIP Tak Maksimal, Dilaporkan ke Jokowi

Jakarta -

Para elite PDIP berbondong-bondong menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Pertemuan itu juga membicarakan sejumlah kementerian yang dinilai kurang maksimal.

"Jadi saya kira apa yang Presiden tanyakan itulah yang kita sampaikan. Ya misalnya pembangunan belum jalan lancar karena juknis dari kementerian teknis belum turun sehingga bupati belum laksanakan program," kata Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey usai pertemuan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015).

"Kementerian PU, Kesehatan, Perdagangan," imbuh Olly saat ditanya kementerian mana saja yang disebut kurang maksimal.

Sebanyak 33 dari 34 Ketua DPD PDIP disebut Olly hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan sendiri berlangsung selama dua jam secara tertutup tanpa dihadiri menteri Kabinet Kerja selain Menko PMK Puan Maharani.

"Mbak Puan mewakili pemerintah memfasilitasi pertemuan ini," kata Olly.

Dia menambahkan bahwa para pengurus daerah menyampaikan kondisi yang terjadi di wilayahnya. Permasalahan yang paling inti yakni mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dari pusat untuk daerah.

"Ya cuma kementerian teknis saja yang ada kendala, perlu dikoreksi beberapa menteri agar lebih cepat. Solusinya menteri bekerja lebih baik. Perlu digenjot terus menterinya. Kementerian teknis yang masih lambat berikan juknis ke daerah. Kementerian Kesehatan, perdagangan, PU yang sifatnya percepatan pembangunan. (Kalau) Kementerian Keuangan PMK-nya sudah beres," papar Olly.

Lalu apakah PDIP mendorong supaya ada reshuffle kabinet?

"Enggak ada pembicaraan soal itu (reshuffle). Kita kan memberikan informasi kita enggak masuk ke level presidensial. Enggak ada bicarakan nama nama ah," pungkas Olly.

(bpn/van)