"Itu kita hanya kasih contoh waktu di Rapim itu seperti di Hong Kong. Kalau orang mau melakukan menjual diri anda, harus ada sertifikat kayak di Jerman sehat apa enggak. Disuntik apa enggak. Kamu ini siapa harus kita kenali," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (28/4/2015).
Ia tahu ide ini pasti akan diprotes semua pihak dan tak akan disetujui oleh DPRD. Menurut Ahok, ia hanya mencoba mencari solusi dengan mengambil contoh di negara-negara maju untuk mengontrol peredaran PSK di negaranya, dalam hal ini Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sekarang kan kita pura-pura aja kan. Itu fakta di negara kalau mau laku kita maunya instan seketika. Mau kaya ya instan. Kalau mau kaya cepat jual diri atau korup. Situasi gitu anda pilih mana," sambungnya.
"Lokalisasi nggak bisa dipenuhi saya sadar. Kalau hapus lokalisasi itu kebanggaan," pungkas suami Veronica Tan.
(bil/imk)