Ini Alasan Kabareskrim Undang KPK, PPATK, dan Ahli di Gelar Perkara BG

Jakarta - Meski sempat batal melaksanakan gelar perkara terkait kasus Komjen Budi Gunawan yang dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung dan bermuara di Polri, Bareskrim tetap akan melaksanakan gelar perkara tersebut. Selain internal kepolisian, Bareskrim mengundang beberapa pihak dalam gelar perkara yang belum dijadwalkan itu.

Pihak-pihak yang masuk dalam daftar undangan gelar perkara kasus Komjen BG adalah Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), KPK, dan beberapa pakar, antara lain Profesor Romly Atmasasmita dan Chaerul Huda.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso menjelaskan, ada alasan mengapa dalam gelar perkara nanti mereka mengundang pihak-pihak di luar penyidik Polri. "Supaya clear, nanti dinilai ahli dan KPK," kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Upaya melibatkan pihak di luar penyidik Bareskrim di gelar perkara BG, jelas Buwas, adalah rekomendasi tim yang dibentuk dirinya dalam menerima dokumen terkait Komjen Budi Gunawan.

"Ada catatan dari hasil gelarnya Kejaksaan Agung, itu kita jadikan pedoman. Lalu kita bikin tim untuk menerima berkas itu. Nah, tim itulah yang menilai. Hasil penilaian internal tim mendatangkan saksi ahli, saksi ahli itu sudah jadi tambahan pertimbangan kita," kata mantan Kapolda Gorontalo ini.

Pelibatan KPK dalam gelar nanti adalah untuk mengklarifikasi beberapa dokumen yang diterima Bareskrim dari Kejagung. "Makanya kita buka, dalam gelar itu kita pertanyakan dalam cara pemeriksaan seseorang tanpa penyidik. Apakah berita acara asli apa fotokopi? Yang jawab bukan saya, nanti kita lihat gimana ceritanya pemeriksaan berita acara enggak ada yang penyidik yang periksa," ujar Buwas.

Terkait dengan pandangan miring terhadap Profesor Romly yang menjadi saksi ahli, Buwas meminta publik tidak beranggapan sinis. Dia mengatakan bahwa Romly diundang karena dialah yang turut membidani lahirnya UU KPK.

"Jangan berpikir negatif gitu. Prof Romli nyusun UU KPK, kita berharap bisa jeaskan kewenangan KPK. Kalau orang yang buat (UU) tahu persis. Fair kan. Beliau tidak memutuskan, hanya menjelaskan," kata Buwas.


(ahy/fdn)