Megawati: Salah Kalau Orang Parpol Harus Berhenti karena Jabatan Pemerintah

Bali - Tak lama setelah dikukuhkan sebagai ketua umum, Megawati mengumumkan struktur kepengurusan PDIP 2015-2020. Sejumlah pengurus yang ditunjuknya menjabat sebagai penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif.

"Hal salah kalau orang parpol harus berhenti hanya karena sebuah jabatan di pemerintahan," kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan PDIP di arena Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4/2015) pukul 15.00 WIB.

Di antara pengurus PDIP, ada Menko PMK Puan Maharani yang menjadi ketua DPP bidang politik dan keamanan. Ada juga Wagub DKI Djarot Syaiful Hidayat yang ditunjuk sebagai ketua DPP bidang keanggotaan dan organisasi. Ada juga sejumlah anggota DPR.

Soal menteri yang ditunjuknya jadi pengurus PDIP, Megawati mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Seperti diketahui Jokowi melarang menterinya merangkap jabatan parpol.

"Saya katakan (ke Jokowi -red), mohon masukan, orang parpol nggak bisa diberhentikan karena dia masuk parpol atas kemauan sendiri dan dedikasinya," tutur Megawati yang mengenakan pakaian hitam-merah itu.

Jokowi, kata Mega, menerima alasan itu. Selama nonaktif, pengurus PDIP masih bisa merangkap jabatan sebagai menteri.

"Kalau nonaktif saya terima dan menyilakan," kata Megawati menirukan jawaban Jokowi.

(tor/nrl)