Disentil Kemendagri, Ini Penjelasan Ahok Soal Anggaran Besar Belanja APBD DKI

Jakarta - Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyesalkan anggaran belanja pegawai yang masih tinggi dalam Pergub APBD 2015. Dia bahkan mengungkapkan kekecewaannya itu secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

"Pak Gubernur mohon maaf saya harus sampaikan secara terbuka, dalam Raperda kemarin Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai. Itu sepertiganya APBD. Kami minta turunkan pada Raperda, kok sekarang nambah lagi. Lalu di mana letak keberpihakan belanja publik ini kepada masyarakat?" tanya pria yang biasa disapa Donny itu.

Hal tersebut disampaikannya dalam pembahasan Rapergub APBD 2015 di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015). Ahok pun yang duduk di sebelah Donny dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun memberi penjelasan di balik tingginya alokasi anggaran tersebut.

"Dulu ibaratnya belanja pegawai itu dititipkan di belanja barang sama jasa. Sekarang kami tidak mau. Kalau kami belanja barang 61 persen, itu asli 100 persen belanja barang," jelas Ahok.

Ahok mengatakan, dirinya sempat bertanya-tanya pada SKPD berapa estimasi kebutuhan mereka ke depannya tanpa mengambil pungutan-pungutan biaya di luar gaji pokok. Lantas mereka menjawab sekitar Rp 50-60 juta.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menyanggupinya. Dengan harapan tidak ada lagi ulah menilap uang di luar pendapatan demi terciptanya clean government

"Mereka bilang butuh di atas Rp 50-60 juta, ya sudah kita kasih tapi ada poin-poin. Kenapa DKI bayar gaji agak besar dibanding provinsi lain? Provinsi lain juga besar masalahnya provinsi lain tidak dihitung gaji kabupaten/kota. Sementara, DKI yang ada semua (gaji) kabupaten/kota dititipkan ke provinsi," sambungnya.

Ahok juga sudah berulangkali mempertanyakan alasan masih tingginya anggaran belanja alat tulis kantor dalam APBD. Dia pun berniat akan memanggil SKPD untuk menanyakan langsung dalam waktu dekat.

"Ini belum final nanti akan dipanggil. Jadi sekarang seperti DPRD semua SKPD mau dipanggil (untuk) diperinci kenapa Anda begitu boros kalau nggak bisa jawab kita coret. Misal, PU Tata Air sanggup nggak selesaikan tanggul A dalam 1 paket, kalau tidak ya kita pecah tender kontraktornya jadi 4-5 paket," kata suami Veronica Tan itu.





(aws/fjp)