Tegur Ahok-DPRD, Dirjen Kemendagri: Ada Ketidakselarasan Relasi Kepala Daerah

Jakarta - Kemendagri mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI untuk membahas Rapergub APBD 2015 bersama. Dalam kesempatan ini, Kemendagri sempat menegur kedua instansi tersebut.

"Ayo sepakati duduk bareng. Hari ini Mendagri jadi juru damai," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dalam proses pembahasan di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).

Pria yang akrab disapa Donny itu menegur Ahok dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi agar ke depannya penyerahan RAPBD tidak lagi terlambat. Sebab, ini dapat mempengaruhi daya serap daerah yang berujung pada tingginya Silpa.

"Saya tegur ini DKI, kenapa tidak tepat waktu itu membawa implikasi ketidaefektifan daya serap dan itu mmepengaruhi Silpa. Orang juga bisa membaca ada ketidakselarasan relasi kepala daerah," sambungnya.

"Makanya 2016 kami minta KUA PPAS disepakati, jangan Bapak (Ahok) berharap keluar Pergub. Mei-Juni ini tolong ente duduk berdua, sepakati Perda jangan Pergub. Harus tepat waktu karena pengaruh ke daya serap," pesan Donny.

Mendengar itu Ahok dan Pras pun hanya mengangguk sembari tersenyum kecil. Seperti diketahui, dari seluruh provinsi di Indonesia hanya Aceh dan DKI Jakarta yang terlambat menyerahkan RAPBD 2015.

Alhasil, Kemendagri pun harus mengeluarkan sanksi kepada DKI yakni kepala daerah dan dewan tidak menerima gaji hingga 6 bulan ke depan. Hingga kini rapat yang terbuka untuk media masih berlangsung.






(aws/fjp)