Ahok mengatakan, selama ini masyarakat tidak tahu siapa yang menyusun program di tingkatan kelurahan. Untuk itulah disusun rencana untuk meng-elektronik-kan bahan tersebut.
"Dengan e-Musrenbang bisa tahu, termasuk siapa yang ganti dan ada passwordnya. Itu saya mau taruh itu di smart city misalnya Keluruhan Warakas, pembahasan di kelurahan itu apa hingga sampai provinsi, sehingga masyarakat tahu kenapa ditunda apa karena uangnya, dan tidak ada lagi dipagukan anggaran," jelas Ahok di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan itu, bisa kita monitor secara elektronik. Saya gampang kontrol ke wilayah, kenapa di sana dihilangkan, kalau ternyata kinerja tidak benar ya kita stafkan saja," kata Ahok.
Ahok mengakui, ini bukanlah hal yang baru. Rencananya program ini akan dijalankan mulai tahun ini.
"Ini tidak baru, di luar negeri sudah ada, kita nyontek aja, tergantung punya niat nggak? Atasi korupsi gampang, buat se-transparan mungkin, biar semua orang bisa awasin. Kalau transparan, kita diplototin dan kalau berbuat salah pasti malu. Dari sini ada yang salah kita perbaiki. Tahun ini akan kita jalankan dan 2016 nanti APBD DKI full e-budgeting sesungguhnya," jelas suami Veronica Tan ini.
(jor/mpr)