Soal Komitmen Elite Parpol Rangkap Jabatan, ini Kata Mendagri Tjahjo

Jakarta - Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai mempermasalahkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengharamkan pengurus partai duduk di kabinet.

Bagi sejumlah politisi di partai berlambang moncong putih itu, tidak masalah menteri menyambi jadi pengurus parpol. (baca juga: Jelang Kongres, Politikus PDIP Kompak Dukung Menteri Rangkap Jabatan Parpol).

Bagaimana tanggapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga Sekretaris Jenderal non aktif PDI Perjuangan.

Ditemui usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Tjahjo awalnya menolak mengomentari sikap dari beberapa pengurus PDI Perjuangan tersebut.

Tapi jika ditanya komitmen pribadinya terhadap kemauan Jokowi agar meninggalkan jabatan di partai, barulah Tjahjo mau berkomentar. "Kalau saya, sebagai orang partai, orang partai yang ditugaskan oleh partai di eksekutif, saran ibu ketua umum dan Pak Jokowi, ya harus memilih saja," kata Tjahjo di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Tjahjo mengaku akan patuh terhadap perintah atasan, baik permintaan Megawati Soekarnoputri di PDIP maupun Jokowi sebagai Presiden.

"Kalau saya memang tergantung arahan pimpinan, kalau saya disuruh lepas menteri urus partai misalnya, ya saya siap sebagai orang partai. Tapi jika ditugaskan sebagai menteri, ya saya harus siap," jawab Tjahjo secara diplomatis.

(mok/erd)