Diusik PDIP, Akankah Jokowi Goyah?

Jakarta - Menjelang kongres, elite PDIP mulai mengusik kebijakan Presiden Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol. Apakah Jokowi akan memenuhi permintaan ambisius elite PDIP tersebut?

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai konsistensi Jokowi membebaskan kementerian dari petinggi parpol sudah baik. Sehingga Jokowi tak perlu goyah dan memenuhi permintaan politis dari elite PDIP.

"Kebijakan Presiden sudah sangat tepat sehingga menteri dapat fokus menjalankan program untuk rakyat," kata Hendri kepada wartawan, Rabu (1/4/2015).

Jokowi memang menegaskan akan membentuk kabinet yang bebas dari petinggi parpol sejak sebelum terpilih jadi presiden. Janjinya itu benar-benar ditepati, kemudian para pengurus parpol yang jadi menteri termasuk Puan Maharani nonaktif atau mundur dari parpolnya.

Karena kebijakan itu sejumlah nama calon menteri seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya dicoret. Meski demikian PKB banyak dapat posisi penting di pemerintahan Jokowi-JK.

Belum genap setahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, elite PDIP mulai menggugat kebijakan tersebut. Entah ada kaitan atau tidak, dorongan untuk melawan kebijakan Jokowi itu diserukan menjelang kongres PDIP di Bali. Entah atas instruksi siapa elite PDIP beramai-ramai menolak kebijakan Jokowi itu, mereka menilai kebijakan itu tidak relevan.

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon yang mendorong Puan Maharani kembali menjabat posisi penting di PDIP mengingatkan Jokowi agar tidak alergi terhadap parpol karena bisa menjadi presiden juga karena didorong parpol. Memang isu santer Puan kandidat kuat jadi Waketum bahkan Ketum PDIP menggantikan Megawati.

Lalu dengan derasnya dorongan dari PDIP apakah Jokowi akan mengabulkan permintaan yang menguji konsistensinya itu?

(van/nrl)