Prabowo Soenirman Sebut Buku Rina Aditya yang Masuk APBD Tak Terkait Alex Usman

Jakarta - Putri tersangka kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) Alex Usman bernama Rina Aditya Sartika diketahui merupakan penulis enam buku yang pengadaannya masuk APBD DKI 2014‎. Namun rekan sefraksi Rina di Partai Gerindra DPRD DKI menyatakan pengadaan itu tak ada hubungannya dengan Alex Usman.

"Bu Rina katakan, itu (pengadaan buku) proses biasa. Tidak ada hubungannya sama jabatan orang tuanya (Alex Usman)," kata ‎rekan Rina yakni anggota Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Alex, pada tahun lalu, merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Alex juga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan UPS 2014.

Prabowo menyatakan proses yang dilakukan Rina merupakan proses biasa agar bukunya dianggarkan dalam APBD 2014. Rina disebutnya berhak menawarkan buku itu ke pihak manapun.

"‎Dia sebagai pengusaha dan penuilis buku berhak menjual ke siapa saja, kebetulan ke Pemerintah Provinsi DKI," kata Prabowo.‎

Menurut penuturan staf Fraksi Gerindra DPRD, Rina sempat hadir di DPRD hari ini. Prabowo mendorong agar Rina buka suara ke publik bila dirinya hadir di rapat paripurna terdekat, yang rencananya bakal digelar pada Kamis (2/4) besok.
‎
KPK dipersilakannya menyelidiki keterlibatan Rina dalam pengadaan buku itu. "‎KPK silakan telisik, kalau ada yang salah maka silakan diusut," ujar Prabowo.

‎Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan soal pengadaan buku dalam APBD DKI ke KPK. Khusus untuk dugaan kasus yang melibatkan Rina, ada enam judul buku yang disorot.

"‎Di kasus buku, peran DPRD sekarang adalah sebagai penulis, misalnya di pengadaan 6 judul buku Hikayat Ibukota, Perempuan, dari Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu Rawa Kini Menara, Menapak Kota Harapan dan Delman Menuju MRT ini pengadaan 2014, penulisnya tadinya bukan anggota DPRD tapi sekarang anggota DPRD," kata peneliti ICW, Febri Hendri usai menyetorkan laporan di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).‎

(dnu/bar)