Protes Kenaikan BBM, Elite PDIP Ini Sebut Jokowi Presiden Prematur

Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon kembali menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan pemerintah pada 28 Maret akhir pekan lalu. Effendi bahkan mengusulkan hak angket untuk menelisik kebijakan pemerintah dalam tata kelola energi.

"Saya pikir ada baiknya dibawa di panitia angket agar dibuka semua. Agenda pertama saya saya memerintahkan BPK melakukan audit investigatifi 5 tahun ke belakang dan bukan hanya BPK tapi auditor independen. Biar kita tahu persis kebijakannya seperti apa," kata Effendi dalam diskusi bertajuk "Ekonomi Penjajahan era Jokowi-JK" di Pressroom Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/3/2015).

Panitia Angket menjadi penting sebab Effendi menilai ada pola kebijakan yang salah yang diterapkan pemerintah. Effendi yang dikenal vokal bersuara mengkritik pemerintah, menduga Jokowi tidak memahami utuh persoalan energi dan tata kelolanya.

"Masih positif thinking saya kepada Pak Jokowi, apa karena ketidaktahuan beliau. Kita maklumi 10 tahun PDIP di luar, beliau masih Wali Kota, bahwa beliau sekarang menjadi presiden itu sudah suratan. Ini kelahiran presiden prematur yang belum cukup menguasai permasalahan nasional apalagi politik internasional," tuturnya.

Dugaan lainnya, Jokowi menurut Effendi digerakkan oleh orang-orang tertentu sehingga kebijakan yang diambil disebut menganut paham liberal.

"Yang dijual nawacita, Trisakti lah terus apa kita ingin mempermainkan jargon-jargon. Saya melihat masih ada celah saya tidak langsung ke Pak Jokowi terpengaruh lingkungannya. (Dengan) jam terbang nol diisi feeder yang menerapkan pola aliran liberal. Kalau tesis itu tdk benar, tesis kedua apakah jokowinya sendiri yang melakukan. Kalau ini terjadi maka jadi permasalahan sangat serius," sambungnya.

Effendi juga meluapkan kekecewaannya saat Jokowi mendelegasikan pemberian penjelasan ke Menteri ESDM. Jokowi lanjut dia harusnya berbicara langsung mengenai latar belakang keputusan menaikkan harga BBM. "Giliran menyangkut urusan orang banyak kok tidak Anda sendiri menjelaskan. Mana mampu menteri menjelaskan," sebut Effendi.

Namun dia menegaskan tidak bisa melakukan penilaian utuh terhadap kebijakan pemerintah, karenanya dibutuhkan panitia angket. "Saya tidak ingin menyimpulkan saat ini, saya ingin bawa angket secara konstitusi agar kita masuk bagaimana menyelesaikan masalah energi," kata Effendi.


(fdn/van)