Sejumlah PNS Pilih Mundur Pasca Perombakan Jabatan, Ahok Santai

Jakarta - Sejumlah PNS DKI memilih mengundurkan diri pasca perombakan besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pada 2 Januari lalu. Melihat itu, Ahok menanggapinya dengan santai.

"Itu biasa saja. Kita ada 6.000 jabatan," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Ahok mengaku dirinya masih ingin memangkas dinas-dinas yang kinerjanya masih kurang maksimal. Salah satu contoh yang dia sebutkan seperti bagian puskesmas dalam Dinas Kesehatan.

"Seperti orang Puskesmas, dibandingkan dinas Puskesmas lebih gede. Jadi banyak orang dinas enggak mau pindah ke puskesmas. Kenapa kita buat kebijakan itu karena kita pengen dorong lebih banyak petugas di puskesmas, di klinik dan di rumah sakit. Jadi kalau kamu bilang saya enggak kebagian, ya mesti tanding dong," sambungnya.

Bagi Ahok, tidak masalah apabila banyak bawahannya yang memilih untuk mundur dari jabatannya saat ini. Sebab, menurutnya dengan begitu persaingan menjadi lebih 'fair' untuk mendapat suatu jabatan tertentu.

"Anda mesti saling berebut posisi di sini. Itu namanya seleksi promosi terbuka. Lalu kalau anda kalah dan Anda merasa ngapain kerja di DKI lagi padahal di luar lebih besar, silakan keluar dari DKI. Toh juga banyak PNS di luar DKI mau masuk ke DKI kok," kata dia.

"Ini kan persaingan yang kita ciptakan. Kalau sistemnya belum jadi, ya kita set. Anda kerja apa? Kalau Anda enggak punya kerjaan, gimana mau bayar Anda gitu loh kan berdasarkan TKD dinamis, poin. Kalau bidang Anda memang enggak ada kerjaan, ya Anda enggak dapat. Mungkin kami bubarkan loh bidang Anda ini loh," lanjutnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai pembangunan DKI kini menjadi lebih baik pasca perombakan besar-besaran yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan orang-orang yang menempati jabatan baru merupakan orang pilihan.

"Dulu kan kita enggak tahu nih seperti ada 8.000 jabatan struktural, kerja apa enggak kerja enggak ada yang tahu. Makanya saya tes kemarin buang 1.500 jabatan. Jakarta selama ini oke enggak pelayanan? Oke-oke aja (biarpun) buang 1.500 jabatan. Jadi kalau dengan cara ini saya tahu nih, begitu kamu ngomel-ngomel karena TKD dinamis mungkin di porsi anda itu enggak ada gunanya struktur Anda," terang Ahok.

"Mungkin saya bisa buang 1.000-2.000 lagi struktur. Jadi bisa-bisa Jakarta nanti strukturnya tinggal berapa, 4.000 saja. Ngapain 6.000? Ada jabatan yang penting (pendapatan) bawa pulangnya saja yang kerja. Sekarang lagi terjadi ribut 1-2 bulan. Enggak apa-apa," tegasnya.

Untuk menentukan besaran perolehan TKD dinamis, setiap SKPD memang diharuskan mengisi lembar kerja hasil kinerjanya. Jika dalam suatu jabatan itu mereka tidak melakukan apa-apa, maka Ahok merasa tidak perlu dipertahankan.

"Kalau kamu memang enggak ada kerjaan, kamu bisa ngisi enggak kerjaan itu? Enggak bisa loh. Kalau seluruh komponen, Anda enggak bisa ngisi berarti saya pecat," tutup Ahok.

(aws/fjr)