Pemkot Bekasi Request Hibah Rp 412 M, Ahok: Kita Kasih!

Jakarta - Kota Bekasi merupakan salah satu daerah mitra DKI Jakarta. Oleh karenanya, Pemkot Bekasi mengharapkan bantuan dana hibah Rp 412 miliar dari Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) untuk membenahi sektor infrastruktur.

"Selama DED (Detailed Engineering Design)-nya oke, kita kasih. Kan seperti Kota Tangerang dia mau minta Rp 1,2 triliun kita kasih selama DED-nya ada," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

"Jadi prinsip kebijakan DKI sekarang, kita memperluas wilayah tapi bukan kekuasaan melainkan tanggung jawab. Yang namanya transportasi, banjir dan macet semua hubungannya sama sekitar ini. Sedangkan keuangan daerah terbatas," lanjutnya.

Ahok menyebut pihaknya tidak akan segan mengucurkan dana hibah ke daerah-daerah penyangganya guna membangun infrastruktur yang baik. Sehingga, ke depannya antara pembangunan DKI dan daerah mitra bisa setara.

"Kenapa kita tidak perbaikan jalan inspeksi Daan Mogot kalau tidak sampai tembus Tangerang kan percuma. Terus Lebak Bulus dibongkar ada Terminal Pondok Cabe, Tangsel kalau kita nggak mau bagusin jalan ke situ kita juga yang menderita. Toh orang yang kerja di Jakarta rata-rata tinggal di daerah-daerah mitra. Misalkan kita mau lebarin jalan tembus ke Bekasi, kalau Bekasinya nggak (bagus) percuma kayak putus," terang Ahok.

"Kita mau bikin seolah-olah wilayah ini tanpa batas. Jadi kamu nggak ngerasa wilayah berbatas, kecuali ada papannya ya. Jalannya, sungainya, elevated bus-nya semua sama. Nah itu tanggung jawab DKI, tapi kekuasaannya tetap milik mereka. Itu konsep megapolitannya DKI," imbuh dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut perbaikan infrastruktur daerah mitra merupakan bagian dari tanggung jawab DKI sebagai Ibu Kota. Akan tetapi, dia tidak ingin mengambil kekuasaan daerah-daerah tersebut untuk menjadikan Ibu Kota memiliki posisi yang kuat.

"Jadi bukan kayak zamannya Bang Yos (Sutiyoso) kekuasaan diambil segala macam ribut dong sekitar. Kalau sekarang nggak, kewajibannya kami ambil kekuasaannya nggak. Selama ada pertanggung jawaban, kita akan bantu," tutupnya.

Sebelum ini, Walikota Bekasi Rahmat Efendi berharap Pemprov DKI bisa memberikan dana hibah sebesar Rp 412 miliar. Itu akan digunakannya untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

"Kalau yang saya tahu hanya Rp 96 Miliar, akan tetapi sekarang ini Gubernur (Ahok-red) memiliki kewenangan sendiri, karena yang kita minta Rp 412 miliar, akan tetapi Rp 412 miliar itu belum disetujui Gubernur," ujar Walikota Bekasi, Rahmat Efendi kepada wartawan di Pemkot Bekasi, Jl Ahmad Yani, Senin (30/3/2015).

Rencananya pengajuan dana hibah ke DKI jakarta sendiri untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Beberapa proyek yang diprogramkan adalah pelebaran jalan Kalimalang hingga Bekasi Selatan, lalu perbaikan jalan Jati Asih.

"Kita mengajukan berdasarkan program," tuturnya.

Emend sendiri tidak tahu apakah hibah dari Jakarta bisa terealisasi. Pasalnya konflik R-apbd 2015 sendiri tengah jadi sorotan publik.

"Terakhir bicara dengan Bappeda Gubernur meminta untuk disamakan dengan daerah lain. Kalau benar nanti dapat dana hibah Rp 300 miliar saya akan sembah sujud artinya ini sangat luar biasa," tandasnya.

(aws/rvk)