Sjarif Hasan: Demokrat Tak Ikut-Ikutan Hak Angket

Jakarta - Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang giat menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut mendukung penggunaan hak angket tersebut.

"Nggak, nggak. Kami tidak mau ikut-ikutan (hak angket)," kata anggota fraksi Demokrat Sjarif Hasan di kantor DPP Demokrat, jalan Kramat VII, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).

Hak angket dipicu oleh keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono.

Menurut Sjarif yang juga Ketua Harian Partai Demokrat itu, konflik kepengurusan Golkar adalah urusan pemerintah dengan internal partai berlambang Beringin itu.

"Kami serahkan masalah internal Golkar bersama pemerintah sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur," kata politisi yang juga mantan Menteri Koperasi & UKM itu.

Seperti diketahui, fraksi di KMP mendorong pengguliran hak angket terkait konflik sengketa kepengurusan Golkar. Adapun motor hak angket ini adalah fraksi Golkar di DPR yang dipimpin Ade Komarudin serta Bambang Soesatyo.



(hat/erd)