Kasus Anggaran Buku Trilogi Ahok Juga Dilaporkan ICW ke KPK

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) telah resmi melaporkan beberapa oknum anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, pejabat di lingkungan pemprov DKI dan pemilik perusahaan yang terindikasi telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan APBD 2014 terutama di sektor pendidikan. Salah satu yang dilaporkan adalah penulis buku trilogi Ahok yang kini jadi anggota DPRD.

"‎Di kasus buku, peran DPRD sekarang adalah sebagai penulis, misalnya di pengadaan 6 judul buku Hikayat Ibukota, Perempuan, dari Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu Rawa Kini Menara, Menapak Kota Harapan dan Delman Menuju MRT ini pengadaan 2014, penulisnya tadinya bukan anggota DPRD tapi sekarang anggota DPRD. Di APBD 2015 versi DPRD juga ada buku trilogi Ahok yang anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama, anggota DPRD juga," kata peneliti ICW, Febri Hendri usai menyetorkan laporan di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).

Khusus untuk pengadaan buku, kongkalikong diduga dilakukan juga dalam proses tender pencetakan. Pejabat Pembuat Komitmen diduga melakukan permufakatan jahat dengan perusahaan pemenang tender dengan memark up anggaran pencetakan.

"Kalau buku untuk HPS, pejabat pembuat komitmen hanya menggunakan PT FS yang juga memberikan dukungan kepada peserta dan pemenang lelang, jadi tidak ada kompetisi dalam lelang itu, itu kongkalikong.‎ Sebagian besar pemenang lelang tidak punya kemampuan untuk mengadakan UPS, printer dan buku jadi cuma peserta lelang boneka," jelas Febri.

Dalam APBD 2014, anggaran pencetakan buku mencapai Rp 6 miliar dengan harga satuan Rp 149 ribu. Padahal, harga satuan normalnya hanya Rp 45 ribu.

Nah, rupanya mata anggaran pencetakan buku ini kembali muncul di APBD 2015 versi DPRD. Bahkan, anggaran yang dituliskan DPRD meningkat, yakni Rp 30 miliar untuk pencetakan buku trilogi Ahok dengan judul Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku.

Namun, Febri tak mau menyebut siapa nama penulis yang juga ikut dilaporkannya ke KPK. Yang pasti, beberapa pihak, yakni pejabat pemprov, oknum anggota komisi E DPRD dan pemilik perusahaan yang rata-rata fiktif sudah dilaporkan disertai dengan data yang mumpuni, sehingga akan mempermudah KPK dalam melakukan verifikasi.

(kha/ndr)