"Yang pasti kami sudah pikirkan kalau nanti sampai paripurna, Rapat terakhir kami sepakat apapun kebijakan pemerintah seperti putusan Menkum kam idukung. Dalam rapat terakhir yang diikuti para Ketum dan Sekjen termasuk saya ikut juga, kami (KIH) sepakat dukung apapun itu kebijakan pemerintah salah satunya putusan Menkum Yasonna," kata politisi senior PDIP Pramono Anung saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (25/3/2015) malam.
Baginya keinginan pengguliran hak angket tidak ada relevansinya dan dinilai berlebihan. Persoalan Golkar seharusnya diselesaikan secara internal tanpa perlu merembet ke partai lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono juga tak setuju dengan tudingan terhadap Yasonna yang disebut sewenang-wenang memutuskan pengesahan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Lakson karena dianggap tak berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Ia yakin Yasonna memutuskan suatu persoalan pasti dipertimbangkan secara matang.
"Saya tidak tahu berkonsultasi atau tidak, tapi yang namanya mengeluarkan keputusan seperti itu pastinya sudah melalui pemikiran dan komunikasi," tuturnya.
(hat/fdn)