Kemendagri Sebut Ada Penurunan Anggaran Pendidikan di RAPBD DKI 2015

Jakarta - Kemendagri sepakat dengan APBD DKI Jakarta menggunakan Pergub sehingga memakai anggaran tahun lalu. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Raydonnyzar Moenek membeberkan kejanggalan-kejanggalan dalam RAPBD 2015.

"Kami temukan data bahwa dari Rp 67 triliun belanja, Rp 19,08 triliun sudah habis untuk belanja pegawai. Sementara belanja peningkatan penanganan banjir hanya Rp 5,3 triliun," ungkap Raydonnyzar dalam diskusi di Gedung Nusantara IV DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).

Oleh karena itu, Kemendagri sepakat dengan pengaturan APBD lewat Pergub. Pria yang akrab disapa Donny itu heran dengan penurunan anggaran untuk kebijakan-kebijakan publik.

"Untuk pendidikan pada tahun lalu mencapai 25,3 persen, di tahun ini hanya dianggarkan turun hingga 21 persen maka mengingat ada konstelasi seperti itu maka Kemendagri melakukan pressing terhadap anggaran-anggaran yang fokusnya hanya belanja saja. Kita tekan anggaran belanja yang aneh-aneh," papar Donny.

Donny kemudian menegaskan bahwa DKI memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan memiliki otonomi untuk mengelola anggaran lewat Pergub.

"Dari itu Pendapatan Asli Daerah kontributor terbesar adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama. PKB sekitar Rp 7 T, bea balik nama Rp 6,5 Triliun, pajak hotel Rp 2,3 Triliun, pajak reklame Rp 1,8 Triliun, dan pajak rokok Rp 500 miliar, PBB hampir Rp 8 Triliun," ujar Donny.

(bpn/aan)