Pengusutan Etika Ahok oleh Tim Angket DPRD DKI Dinilai Tak Tepat

Jakarta - Tim angket DPRD DKI yang sedianya mengusut masalah APBD 2015, kini juga akan menyelidiki masalah etika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sudah tepatkah langkah tim angket ini?

Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma menilai, sebaiknya hak angket itu digunakan untuk menginvestigasi hal yang bersifat produktif. Karena itu, pengusutan masalah etika Ahok dianggap tidak tepat dan lebih terlihat sebagai upaya 'balas dendam'.

"Angket itu kan investigasi, tapi kepada hal yang lebih produktif. Ini kan etika lebih kepada persoalan bagaimana adanya balas dendam. Jadi terlihat pertarungan di tingkat elite DKI," ujar Alvon saat berbincang dengan detikcom, Rabu (25/3/2015).

Terlebih, lanjut Alvon, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah mengingatkan Ahok terkait masalah etika. "Angket untuk etika Ahok itu nggak pentinglah, lagian JK kan juga sudah berikan saran ke Ahok," katanya.

Alvon juga menilai, apa yang dilakukan tim angket dengan mengusut masalah etika Ahok, berada pada jalur pemakzulan sang gubernur. Tentu ini menjadi hal yang tak baik bagi pembangunan Jakarta.

"Jalurnya ke arah pemakzulan. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana berupaya untuk memastikan bahwa APBD yang digodok itu tidak disisipi kepentingan-kepentingan dari orang yang menitipkan proyek," katanya.

"Jadi ketika etika Ahok itu diangket oleh DPRD, menurut saya nggak tepat jadinya. Memang terlihat di jalur pemakzulan, tapi belum tentu ke sana. Intinya, ini terlihat sebagai upaya untuk bagaimana Ahok terlihat buruk di mata publik, seolah-olah dia figur yang buruk di masyarakat. Sebaiknya fokus mengurusi masalah APBD untuk pembanguna Jakarta yang lebih baik," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Angket Muhammad Sangaji atau yang akrab disapa Ongen mengatakan akan mengusut masalah etika dan norma Ahok. Tim angket dijadwalkan akan memanggil sejumlah tim ahli mulai Rabu (25/3) ini terkait masalah etika.

"Angket itu (mengusut) ada dua, yaitu pertama tentang Perda (APBD) yang dikirim ke Mendagri itu asli atau palsu. Kedua tentang etika dan norma Ahok," kata Ongen lewat pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (24/3).

(jor/dnu)