Ajukan PK, Eks Dirut IM2 Sampaikan 3 Novum

Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan menyampaikan adanya 3 bukti baru atau novum dari hasil pengecekan balai monitoring, terkait penggunaan jaringan 2,1 GHz/3G. Menurut Indar, hasil pengecekan membuktikan tidak ada unsur melawan hukum maupun unsur merugikan negara.

"Pertama hasil dari pengecekan balai monitoring yang menyatakan bahwa tidak ada keluhan atau laporan adanya intervensi penggunaan 2,1 GHz di frekuensi Indosat dari tahun 2006 sampai sekarang," ujar Indar di sidang PK di PN Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).

Indar mengatakan, novum kedua adalah Surat Dirjen Postel 814 tentang penomoran 814 dan 815 untuk Indosat bukanlah untuk IM2. "Jadi ini membuktikan bahwa penggunanya Indosat bukan IM2, sehingga disini menghilangkan dari pertimbangan majelis adanya unsur melawan hukum," jelasnya.

Novum ketiga, Indar mengatakan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari putusan PTUN yang otomatis menghilangkan unsur dari kerugian negara. Serta, unsur-unsur yang berkaitan dengan malawan hukum yakni terkait frekuensi juga telah disampaikan.

"IM2 bukan subjek ataupun objek daripada untuk membayar PNBP frekuensi, itu adalah Indosat yang memberikan dan sudah dilaporkan Indosat," terangnya.

Selain itu, Indar juga mengajukan sejumlah kekhilafan hakim terhadap keputusan pengadilan sebelumnya. Yakni antara dakwaan dan putusan menggunakan pasal yang berbeda.

"Jadi saya divonis suatu hal yang tidak didakwakan, dan ini merupakan pelanggaran dari pasal 182 KUHAP ayat 3 dan ayat 4. Jadi apa yang disampaikan didakwaan adalah pelanggaran pasal 14 PP 53 tahun 2000, tapi yang ada di pertimbangan putusan adalah Pasal 17 PP 53 tahun 2000," ungkap Indar.

"Jadi saya didakwa sesuatu tapi diputus atas pasal berbeda lagi, ini telah merampas hak-hak saya sebagai terdakwa, karena perubahan pasal terjadi di ujung sidang pada saat putusan," sambungya.

(tfn/fjr)