.webp)
JK memanggil Ahok dan pimpinan DPRD DKI Jakarta ke Istana Wapres. JK mendengarkan curhat Ahok maupun pimpinan dewan. JK menyarankan agar kedua belah pihak mengutamakan kepentingan rakyat dan pembangunan Ibukota. Masalah yang melilit Ahok dan DPRD DKI hendaknya dijadikan masalah yang terakhir.
Ke depan, JK berencana mengundang Ahok dan pimpinan DPRD untuk duduk satu meja usai dikeluarkannya Pergub APBD 2015. Ia ingin mendamaikan dan mencari kesamaan antara Ahok dan pimpinan DPRD DKI untuk mencari solusi terbaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
|
|
1. Pentingkan Rakyat dan Pembangunan
|
|
"Kalau tidak, maka anggaran tidak bisa keluar. Nah setelah itu nanti Mendagri akan meneliti Pergub itu. Kemudian apabila DPRD nanti setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran Pergub yang ada. Kalau tidak ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," ujar JK di kantor Wapres, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
JK menilai idealnya APBD daerah diputuskan lewat Peraturan Daerah (Perda). Kekurangan Pergub adalah mengikuti APBD tahun sebelumnya yang berarti tidak ada kenaikan anggaran belanja pemerintah daerah.
"Artinya tidak bisa Pergub terus karena nanti artinya APBD itu konstan. Kalau konstan berarti tidak ada kemajuan di jakarta. Stagnan Jakarta. Apalagi menghadapi banjir, jalan rusak, bagaimana caranya Jakarta dibangun seperti itu," terangnya.
"Karena itu kita setuju tadi kedua-duanya Gubernur dan DPRD bahwa pentingkan rakyat. Soal masalah yang timbul antara Gubernur dan DPRD jadikan masalah terakhir. Tapi kepentingan rakyat didahulukan, nanti diselesaikan masalah pandangan-pandangan pribadi itu. Tidak boleh masalah pandangan pribadi itu menyulitkan pembagunan jakarta. itu keputusan yang disetujui bersama-sama," tambahnya.
1. Pentingkan Rakyat dan Pembangunan
|
|
"Kalau tidak, maka anggaran tidak bisa keluar. Nah setelah itu nanti Mendagri akan meneliti Pergub itu. Kemudian apabila DPRD nanti setuju untuk membicarakan ulang nanti dengan anggaran Pergub yang ada. Kalau tidak ada ketidaksesuaian barulah dibikin lagi anggaran perubahannya. Itu solusinya," ujar JK di kantor Wapres, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
JK menilai idealnya APBD daerah diputuskan lewat Peraturan Daerah (Perda). Kekurangan Pergub adalah mengikuti APBD tahun sebelumnya yang berarti tidak ada kenaikan anggaran belanja pemerintah daerah.
"Artinya tidak bisa Pergub terus karena nanti artinya APBD itu konstan. Kalau konstan berarti tidak ada kemajuan di jakarta. Stagnan Jakarta. Apalagi menghadapi banjir, jalan rusak, bagaimana caranya Jakarta dibangun seperti itu," terangnya.
"Karena itu kita setuju tadi kedua-duanya Gubernur dan DPRD bahwa pentingkan rakyat. Soal masalah yang timbul antara Gubernur dan DPRD jadikan masalah terakhir. Tapi kepentingan rakyat didahulukan, nanti diselesaikan masalah pandangan-pandangan pribadi itu. Tidak boleh masalah pandangan pribadi itu menyulitkan pembagunan jakarta. itu keputusan yang disetujui bersama-sama," tambahnya.
2. Tegas Boleh Asal Jangan Kasar
|
|
Namun, ia mungkin tak pernah membayangkan jika ucapannya itu akan menarik perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan dengan JK di kantor Wapres, Senin (23/3/2015) sore, JK akhirnya angkat bicara.
"Dari sana (DPRD) keberatan karena dia kasar. Kalau boleh nasihat, mau tegas atau keras, saya suka asal jangan kasar," kata Ahok saat ditanya wartawan soal pertemuannya dengan JK.
Ditegur langsung oleh JK, Ahok langsung menyampaikan permintaan maaf untuk ucapannya tersebut. "Saya minta maaf, Pak. Saya pikir pakai bahasa toilet itu sudah halus, Pak," ucapnya menirukan pembicaraan dengan JK.
Menurut Ahok, JK menilai dirinya bisa melampaui Gubernur DKI Ali Sadikin yang juga terkena sangat keras. Caranya yakni dengan mengutamakan pembangunan Jakarta dan kesejahteraan warga.
"Saya yakin Anda punya legitimasi melampaui Ali Sadikin asal concern ke pembangunan'," ucapnya.
Hari ini Ahok bertemu JK dan Mendagri Tjahjo untuk membahas persoalan APBD DKI 2015. JK disebutnya ingin memediasi antara Ahok dan DPRD agar Perda untuk APBD 2015 bisa dikeluarkan.
2. Tegas Boleh Asal Jangan Kasar
|
|
Namun, ia mungkin tak pernah membayangkan jika ucapannya itu akan menarik perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan dengan JK di kantor Wapres, Senin (23/3/2015) sore, JK akhirnya angkat bicara.
"Dari sana (DPRD) keberatan karena dia kasar. Kalau boleh nasihat, mau tegas atau keras, saya suka asal jangan kasar," kata Ahok saat ditanya wartawan soal pertemuannya dengan JK.
Ditegur langsung oleh JK, Ahok langsung menyampaikan permintaan maaf untuk ucapannya tersebut. "Saya minta maaf, Pak. Saya pikir pakai bahasa toilet itu sudah halus, Pak," ucapnya menirukan pembicaraan dengan JK.
Menurut Ahok, JK menilai dirinya bisa melampaui Gubernur DKI Ali Sadikin yang juga terkena sangat keras. Caranya yakni dengan mengutamakan pembangunan Jakarta dan kesejahteraan warga.
"Saya yakin Anda punya legitimasi melampaui Ali Sadikin asal concern ke pembangunan'," ucapnya.
Hari ini Ahok bertemu JK dan Mendagri Tjahjo untuk membahas persoalan APBD DKI 2015. JK disebutnya ingin memediasi antara Ahok dan DPRD agar Perda untuk APBD 2015 bisa dikeluarkan.
3. Mau Nggak Pakai Perda?
|
|
"Pak Wapres nanya ke saya mau nggak kalau pakai Perda? Saya bilang mau dong. Alasan saya sederhana (jalan-red) Sabang saja waktu kita belum pasang terminal parkir elektronik penghasilannya berapa? Sekarang lebih besar. Kalau seluruh Jakarta bisa dipasang setengahnya, (pendapatan daerah) bisa sampai Rp 1 triliun, bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Jadi ada kelemahan kalau pakai Pergub," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/3/2015).
Pemanggilan ini karena JK merasa harus turun tangan menyelesaikan kisruh di pemerintahan Jakarta. Pasalnya, jika hal ini tidak diselesaikan, maka akan jadi preseden yang buruk untuk pemerintah lainnya.
"Wapres bilang, daerah kan beda dengan RI. Daerah kan kita satu kotak DPRD dan Pemprov DKI. Takut jadi preseden buruk. Nanti bakalan kayak dulu, DPRD bakalan nggak ada fungsinya. Saya bilang kalau saya sih oke aja, Pak," ucapnya.
Pertemuan itu baru direncanakan pagi tadi saat JK menelepon Ahok. Ahok pun meluangkan waktu dan akhirnya pertemuan itu digagas.
Pada JK, Ahok menjelaskan duduk masalah persoalan APBD dengan DPRD DKI. Ia juga mengklarifikasi saat JK menanyakan kabar bahwa dialah yang tak menginginkan Perda dikeluarkan.
Menurutnya, JK menggagas pertemuan dengan Ahok dan DPRD DKI agar yang dikeluarkan adalah Perda. Sambil berseloroh, dia mengatakan jika sampai DPRD setuju mengeluarkan Perda, maka ini adalah kekuatan seorang Wapres.
"Ini the power of Wapres, Plt presiden (karena Jokowi ke Jepang). Nggaklah. Beliau orang tua yang baik. Beliau mikir, kamu ngapain sih ngurusin dan ribut terus," pungkas sambil tertawa.
3. Mau Nggak Pakai Perda?
|
|
"Pak Wapres nanya ke saya mau nggak kalau pakai Perda? Saya bilang mau dong. Alasan saya sederhana (jalan-red) Sabang saja waktu kita belum pasang terminal parkir elektronik penghasilannya berapa? Sekarang lebih besar. Kalau seluruh Jakarta bisa dipasang setengahnya, (pendapatan daerah) bisa sampai Rp 1 triliun, bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Jadi ada kelemahan kalau pakai Pergub," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/3/2015).
Pemanggilan ini karena JK merasa harus turun tangan menyelesaikan kisruh di pemerintahan Jakarta. Pasalnya, jika hal ini tidak diselesaikan, maka akan jadi preseden yang buruk untuk pemerintah lainnya.
"Wapres bilang, daerah kan beda dengan RI. Daerah kan kita satu kotak DPRD dan Pemprov DKI. Takut jadi preseden buruk. Nanti bakalan kayak dulu, DPRD bakalan nggak ada fungsinya. Saya bilang kalau saya sih oke aja, Pak," ucapnya.
Pertemuan itu baru direncanakan pagi tadi saat JK menelepon Ahok. Ahok pun meluangkan waktu dan akhirnya pertemuan itu digagas.
Pada JK, Ahok menjelaskan duduk masalah persoalan APBD dengan DPRD DKI. Ia juga mengklarifikasi saat JK menanyakan kabar bahwa dialah yang tak menginginkan Perda dikeluarkan.
Menurutnya, JK menggagas pertemuan dengan Ahok dan DPRD DKI agar yang dikeluarkan adalah Perda. Sambil berseloroh, dia mengatakan jika sampai DPRD setuju mengeluarkan Perda, maka ini adalah kekuatan seorang Wapres.
"Ini the power of Wapres, Plt presiden (karena Jokowi ke Jepang). Nggaklah. Beliau orang tua yang baik. Beliau mikir, kamu ngapain sih ngurusin dan ribut terus," pungkas sambil tertawa.
4. Isyaratkan APBD-Perubahan
|
|
"Beliau bertanya masalah kekisruhan APBD 2015 untuk Provinsi DKI. Dan saya dengan wakil, menjelaskan pada Wapres dari kronologis kejadiannya sampai akhir tadi jam 15.10 WIB, diputuskan APBD DKI memakai APBD 2014, artinya Pergub," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/3/2015).
Pada pertemuan itu, Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo mencoba menjembatani APBD DKI Jakarta dapat berjalan dengan melihat kepentingan masyarakat. Meski telah menyepakati untuk menjalankan Pergub DKI Jakarta soal APBD, Prasetyo mengisyaratkan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran di APBD-P.
"Tingggl kita mencoba mengkajin dengan Kemendagri, kita mengkaji apakah bisa. Karena ini sudah putusan rapat bukan putusan politik. Kita mungkin pulang dari sini kita akan bicara, kita rapatkan lagi nanti bagaimana komunikasi dengan Kemendagri," kata Prasetyo
"Di APBD Perubahan nanti kita bahas, mana yang suka mana, yang enggak suka, sampai supaya kita bisa minimalis dan tidak terjadi apa-apa," tambahnya.
4. Isyaratkan APBD-Perubahan
|
|
"Beliau bertanya masalah kekisruhan APBD 2015 untuk Provinsi DKI. Dan saya dengan wakil, menjelaskan pada Wapres dari kronologis kejadiannya sampai akhir tadi jam 15.10 WIB, diputuskan APBD DKI memakai APBD 2014, artinya Pergub," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/3/2015).
Pada pertemuan itu, Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo mencoba menjembatani APBD DKI Jakarta dapat berjalan dengan melihat kepentingan masyarakat. Meski telah menyepakati untuk menjalankan Pergub DKI Jakarta soal APBD, Prasetyo mengisyaratkan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran di APBD-P.
"Tingggl kita mencoba mengkajin dengan Kemendagri, kita mengkaji apakah bisa. Karena ini sudah putusan rapat bukan putusan politik. Kita mungkin pulang dari sini kita akan bicara, kita rapatkan lagi nanti bagaimana komunikasi dengan Kemendagri," kata Prasetyo
"Di APBD Perubahan nanti kita bahas, mana yang suka mana, yang enggak suka, sampai supaya kita bisa minimalis dan tidak terjadi apa-apa," tambahnya.
5. Duduk Satu Meja
|
|
"Ya mau ada nanti berikutnya. Tetapi biar dulu karena sudah terlanjur tadi. Biar dulu keluarkan Pergub-nya baru ketemu nanti setelah itu," ujar JK di kantor Wapres, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
JK mengatakan, jika ingin mendamaikan dua belah pihak harus terlebih dahulu ditemui satu persatu dan mendengarkan inti permasalahannya. "Nanti setelah kita mendengarkan, kita sharing di mana persamaannya kemudian mempertemukan keduanya," ucapnya.
"Nanti kalau sudah dikeluarkan pergub itu dilihat anggarannya mana yang benarnya apakah anggaran itu yang mana DPRD disepakati yang mana tidak nanti dibahas lagi berduanya. Jadi ini didahulukan DKI itu jangan stagnan. Jalan dulu," tambahnya.
Untuk saat ini, JK menilai penggunaan Pergub untuk APBD DKI Jakarta tidak menjadi masalah. Namun tidak berarti akan selamanya menggunakan Pergub untuk APBD DKI Jakarta. "Tapi harus kembali ke relnya lewat Perda," ujar JK.
5. Duduk Satu Meja
|
|
"Ya mau ada nanti berikutnya. Tetapi biar dulu karena sudah terlanjur tadi. Biar dulu keluarkan Pergub-nya baru ketemu nanti setelah itu," ujar JK di kantor Wapres, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
JK mengatakan, jika ingin mendamaikan dua belah pihak harus terlebih dahulu ditemui satu persatu dan mendengarkan inti permasalahannya. "Nanti setelah kita mendengarkan, kita sharing di mana persamaannya kemudian mempertemukan keduanya," ucapnya.
"Nanti kalau sudah dikeluarkan pergub itu dilihat anggarannya mana yang benarnya apakah anggaran itu yang mana DPRD disepakati yang mana tidak nanti dibahas lagi berduanya. Jadi ini didahulukan DKI itu jangan stagnan. Jalan dulu," tambahnya.
Untuk saat ini, JK menilai penggunaan Pergub untuk APBD DKI Jakarta tidak menjadi masalah. Namun tidak berarti akan selamanya menggunakan Pergub untuk APBD DKI Jakarta. "Tapi harus kembali ke relnya lewat Perda," ujar JK.
Halaman 2 dari 12
