Politikus Golkar Klaim DPD I Masih Solid Dukung Ical

Jakarta - Saling berebut dukungan DPD I dan II kini terjadi di Golkar pasca pengakuan kepengurusan Agung Laksono hasil Munas Ancol. Juru Bicara Forum DPD Golkar Ridwan Bae mengklaim pengurus daerah masih loyal terhadap Ketum Aburizal Bakrie.

"Sampai sekarang solid," kata Ridwan Bae saat dihubungi Selasa (17/3/2015) malam.

Kesolidan pengurus daerah sebut Ridwan ditunjukkan dengan kehadiran Ketua DPD pada pertemuan di kediaman Ical pada Senin (16/3).

Menurutnya ada 34 pimpinan Golkar daerah yang hadir. "Hampir 30 ketua yang hadir, sisanya wakil ketua karena ketuanya berhalangan datang," sambung Ketua DPD I Sultra ini.

Dia menegaskan saat ini DPD I masih mengakui keabsahan Munas Bali meski Menteri Hukum dan HAM mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol. Ridwan tak menanggapi serius klaim Ketua DPP kubu Agung, Lawrence Siburian yang menyebut ada 15 ketua DPD I yang berbalik dukungan.

"Saya tidak tahu soal itu. Tapi kami masih mengakui Munas Bali yang benar secara aturan partai. Munas Ancol itu banyak pemalsuan mandat," tudingnya.

Karena itu Ridwan menyerahkan proses penentuan akhir keabsahan kepengurusan ke tangan pengadilan. "Tunggu siapa yang menang, bila Agung yang menang kami serahkan kepada mereka. Kalau Agung menang dan kami dipakai (diikutsertakan, red) dalam kepengurusan, tidak pun nggak apa-apa. Kami siap berdiri di atas kepentingan partai," tutur dia.

Kubu Agung memang bergerak cepat melakukan persiapan konsolidasi dengan pengurus DPD. Konsolidasi ini terkait penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis buat Musyawarah Daerah(Musda) pada 1 April 2015.

Ical juga lebih dulu menggelar konsolidasi di kediamannya pada Senin (16/3). Bendahara Umum Golkar kubu Munas Bali Bambang Soesatyo mengklaim pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Ical di Jl Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat itu, dihadiri oleh 32 dari 34 perwakilan DPD I se-Indonesia.

"Kesepakatan pertama, DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti," ujar Bambang.

DPD I dan II lanjut dia, sepakat menolak dan melakukan perlawanan terhadap pelaksana tugas dari pihak kubu Ancol yang akan menduduki kantor DPD I dan II seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Menkum HAM akan dituntut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput terutama dalam perebutan kantor-kantor DPD di berbagai daerah," kata Bambang menyebut poin kesepakatan lainnya.

(fdn/rni)