Reorganisasi TNI Akan Bertahap Hingga 2019

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui sejumlah poin reorganisasi TNI yang diusulkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Reorganiasi ini nantinya akan diberlakukan bertahap hingga 2019.

"Presiden tadi memberi arahan, selesai, tuntas, pemantapan organisasinya lima tahun, 2019," ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Andi mengatakan, reorganiasi TNI sebenarnya sudah ada sejak era Presiden SBY. Presiden Jokowi meminta untuk lebih ditelaah dan disiapkan Perpres-nya.

"Lalu dibuat tahapan implementasi organisasi sampai 2019, terutama dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran sampai 2019. Jadi kalau sekarang kan anggarannya 0,96 persen dari PDB, itu kan sudah Rp 102 T, dibuat proyeksinya," jelas Andi.

"Kalau nanti pertumbuhan ekonomi 6 persen anggarannya berapa, nanti pertumbuhan ekonomi 7 persen anggarannya berapa disesuaikan dengan implementasi organisasi TNI," lanjutnya.

Terkait usulan Jenderal Moeldoko soal wakil panglima, Andi menjelaskan bahwa hal itu diperlukan ketika panglima sedang bertugas ke luar negeri. Sehingga diperlukan fungsi komando untuk menggantikan panglima TNI.

"Tapi dengan menggunakan nama wakil panglima seperti yang dulu pernah ada sebelumnya, wakil panglima bisa menggantikan panglima untuk fungsi komando itu," kata Andi.

(mpr/vid)