Gagalnya rapat itu karena DPRD meminta salinan APBD versi Pemprov DKI dihadirkan dalam rapat. Hal ini dilihat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebagai itikad kurang baik dari DPRD sehingga meminta Sekda DKI Saefullah yang juga merupakan Ketua TAPD untuk tidak meladeninya.
"Saya sudah instruksi sama Sekda, pada TAPD, nggak usah ladenin (DPRD). Kalau dia nggak ngasih tanda-tanda baik, hari ini sudah kita siapin. Anggap nggak ada DPRD, ngapain pusing," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai 2019 pokoknya (nggak masalah pakai APBD 2014) sampai ganti mereka (habis masa jabatan DPRD -red). Biar nggak berkelahi lagi, jadi tiap tahun pakai APBD 2014 sampai 2019. Sampai ganti mereka di pemilu legislatif, gitu saja kira-kira," lanjutnya sambil tertawa.
Apakah ini artinya Ahok akan mencalonkan diri sebagai DKI 1 untuk Pilkada 2017?
"Iya dong saya mesti jadi lagi dong, tinggal (minta warga) kumpulin KTP dong (untuk dukung saya), kan nggak mungkin (warga) nggak dukung saya buat kumpulin KTP," canda Ahok.
Menyoal adanya kabar yang mengatakan DPRD akan mengajukan Perda yang diharapkan bisa disetujui Ahok, dia hanya menanggapinya dengan dingin. Menurutnya, bisa jadi DPRD kembali mengutak-atik anggaran APBD yang akan di-Perda-kan.
"Mau Perda apa lagi dikeluarkan? Versi mereka lagi nanti. Nanti mau ngarang lagi nih angkanya. Kan Mendagri sudah putuskan mesti di e-budgeting. Mosok dia mau ngajuin lagi versi sendiri," ucapnya.
"Mungkin dia perbaiki, mungkin sekarang lebih pintar. Kemaren agak-agak kurang pintar, cuma pembiayaan. Dia bilang segmen, kalau namanya RAPBD itu lengkap Pak. Pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan ada perjanjian segala macam," tutup pria tiga anak ini.
(aws/bil)