Ketua DPRD DKI Jamin Pembahasan Evaluasi APBD dengan Pemprov Tak Deadlock Lagi

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menilai DPRD DKI sengaja ingin agar pembahasan APBD DKI 2015 menjadi buntu alias deadlock. Namun Ketua DPRD DKI menjamin pembahasan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD itu tak deadlock lagi.‎

"Nggak lah (deadlock). Harus kelar tanggal 23 Maret 2015," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Sebagaimana diberitakan, rapat pembahasan antara Banggar DPRD dengan Pemprov DKI terkait evaluasi APBD DKI 2015 yang dihasilkan Kemendagri‎ akhirnya ditunda. Namun bukan berarti DPRD tak berniat mengesahkan APBD lewat Peraturan Daerah.

"Kita ingin membandingkan versi Kemendagri yang kita terima dengan versi Pemerintah Daerah," kata Prasetyo yang menunda rapat tadi gara-gara pihak Pemrov DKI belum menyediakan print out APBD versi pihak eksekutif.‎

Seperti diketahui, tim angket DPRD sedang menginvestigasi apakah APBD yang dikirim Gubernur Ahok ke Kemendagri itu asli atau palsu. Lantas bagaimana bila terbukti APBD hasil evaluasi Kemendagri dengan APBD versi eksekutif merupakan pembahasan yang sama?

"‎Ya nggak papa. Kita kan sudah serahkan ke BPKD waktu itu. Kita kan nggak mau menghambat APBD DKI 2015," kata Prasetyo.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD dari Partai Gerindra Prabowo Soenirman mengisyaratkan ada potensi tak melanjutkan pembahasan APBD itu.‎

"Kalau sama (antara yang diberikan Kemendagri dengan yang dibahas Tim Angket) ya sudah, kalau perlu kita (Banggar DPRD DKI) nggak bahas‎," kata Prabowo.




(dnu/fjr)