"Tadinya 288 pengurus, sekarang 377 orang. Ada 89 orang dari kubu Ical," kata Ketua DPP Golkar Bidang Hukum Lawrence Siburian, usai mendaftarkan kepengurusan DPP Golkar di Dirjen AHU kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Tak ada nama Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan jajaran inti pengurus Munas Bali di kepengurusan yang didaftarkan Agung Laksono. Itu karena mereka menolak bergabung dengan pengurus Golkar hasil Munas Ancol yang sudah diakui oleh Menkum HAM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semalam, Ical juga sudah menyatukan kekuatan DPD I Golkar untuk memperkuat perlawanannya. DPD I Aceh yang memilih mendukung Agung Laksono pun dipecatnya. Namun nyatanya setelah pertemuan itu DPD I Golkar semakin banyak yang bergeser ke Agung Laksono.
"Ketua DPD I di 34 provinsi kan ke Ical semua, sekarang 15 DPD itu sudah ke kita ketuanya," kata Lawrence.
Memang sejak terbit surat penjelasan yang mengakui kepengurusan Agung Laksono dan Menkum HAM, banyak pengurus Golkar di daerah yang menyatakan bergabung ke Agung bahkan tak sedikit yang datang langsung ke DPP Golkar. Hal itu hingga kini terus berlangsung.
"Sekarang dari DPD Jawa Timur sedang rapat (di kantor Golkar)," ujarnya.
Kubu Agung pun tak sabar untuk segera mendapat pengesahan SK dari Menkum HAM. Selanjutnya mereka akan menggelar Musda dan konsolidasi yang berujung pada Munas tahun 2016. Apakah perlawanan Ical masih mampu memupuskan mimpi kubu Agung Laksono yang disebut Bambang Soesatyo sebagai mimpi basah itu?
(van/try)