Anggota DPRD DKI: Pimpinan Salah Paham Soal Dana Siluman 5 BUMD dari Ahok

Jakarta - Isu adanya dana siluman berupa Penyertaan Modal Provinsi untuk lima BUMD DKI dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Setelah pihak Pemerintah Provinsi DKI menepisnya, kini giliran anggota DPRD DKI yang ikut mengoreksi penafsiran Prasetyo.

"Itu salah pengertian," kata anggota DPRD dari Partai Gerindra Prabowo Sunirman usai rapat di Gedung DPRD DKI‎, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Menurut Prasetyo, ada lima BUMD yang mendapat anggaran siluman. Namun Prabowo mengoreksi, yang dibaca Prasetyo itu bukan data APBD DKI 2015, melainkan data tahun lalu.

"Ada salah pengertian pembacaan. Itu ternyata PMP tahun 2014. BUMD itu sudah menerima (dana PMP), tapi dievaluasi Depdagri kok pembagian labanya kepada Pemda kok kecil. Jadi mereka meminta agar itu tidak diberikan lagi," kata Prabowo.

Jadi, yang dibaca Prastyo adalah evaluasi Kementerian Dalam Negeri agar lima BUMD itu tak lagi diberi kucuran PMP untuk tahun 2015. Itu karena lima BUMD itu telah terbukti tak memberikan kontribusi yang bagus untuk Pemerintah Daerah. Apakah soal salah paham dalam membaca data ini sudah dikonsolidasikan dengan Prasetyo?

"‎Nggak perlu dikonsolidasikan, saya katakan itu salah pengertian. Kan biasa salah pengertian‎," katanya.

Maka Prabowo yang juga anggota Banggar DPRD dan Tim Angket DPRD ini menjamin isu dana siluman dari Ahok ke lima BUMD itu tak akan dibahas lebih lanjut. "Saya jamin tidak akan kita bahas," kata Prabowo.


‎
‎

(dnu/fjr)