.webp)
Golkar kubu Agung Laksono yang sudah diakui Menkum HAM sebenarnya sudah menawarkan kepada sesepuh partai beringin itu untuk bergbung. Namun nyatanya Akbar Tandjung memilih jalan lain sama seperti Aburizal Bakrie (Ical).
"Pak Akbar, kalau bersedia kita welcome, sudah disuratin, cuman kan ada batas waktu karena harus masuk Kemenkum HAM. Pak Ical pun kita tawarin, karena mereka memilih jalannya sendiri ya jadi sudah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo, kepada detikcom, Selasa (17/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun seiring perpecahan Golkar yang semakin menjadi-jadi, posisi Akbar Tandjung semakin sulit. Kedigdayaan sang maha guru perlahan memudar, Akbar bahkan tak lagi dipercaya sebagai juru runding di tengah perpecahan Golkar yang terbelah ke dua kubu hasil Munas Bali dan Munas Ancol.
Perundingan sempat digelar namun semuanya berakhir deadlock, kedua kubu kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun pengadilan mengarahkan agar penyelesaian persoalan ini diserahkan ke Mahkamah Partai. Sidang mahkamah partai pun bergulir dengan keputusan tak bulan, dua majelis menyatakan munas Ancol bisa diterima, dua lain tak menyimpulkan apa pun.
Sampai kemudian Menkum HAM Yasonna Laoly yang menafsirkan putusan Mahkamah Partai lebih condong ke kubu Agung Laksono. Menkum HAM lantas mengirim surat pengakuan pemerintah, serta meminta Agung lekas menyusun kepengurusan yang mengakomodir Golkar kubu Munas Bali, seperti arahan mahkamah partai.
Pada saat Menkum HAM sudah mengeluarkan surat ke kubu Agung, Akbar Tandjung masih menegaskan bahwa penafsiran Mekum HAM keliru. Akbar juga menentang keputusan mahkamah partai yang mendorong munas Golkar digelar akhir 2016, alasannya demi keikutsertaan Golkar di Pilkada erentak.
"Kalau memang akhirnya munas, kenapa nunggu 2016? Kita lakukan saja 2015, syukur-syukur bulan-bulan depan. Sekaligus Golkar bisa konsolidasi untuk agenda-agenda politik," kata Akbar usai menghadiri peresmian gedung tertinggi di Indonesia, Sahid Sudirman Center, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Sabtu (14/3/2015).
Namun begitu mengantongi surat Menkum HAM, Agung Laksono cs bergerak cepat. Agung langsung melakukan safari politik ke parpol KIH, puncaknya Agung cs menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya kemarin. Agung pun menyatakan niat Golkar menjadi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Mega menerima dengan tangan terbuka, bahkan kerjasama di parlemen dan pilkada mulai dimatangkan.
Sementara itu Akbar Tandjung yang semakin limbung terus bermanuver. Akbar mulai mengungkit soal kegagalan Jusuf Kalla semasa menjadi ketum Golkar. Akbar mengaitkannya dengan kondisi Golkar saat ini.
"Kita juga harus berikan pelajaran politik pada masyarakat. Saya waktu munas terpilihnya JK, saya kalah, tapi saya tak mempersoalkan, walaupun kalau mau bisa. Tapi karena sudah terpilih ya sudahlah, itu kan suara Golkar. Tapi rupanya beliau tak berhasil, malah turun dari sebelumnya. Jadi bukan jaminan juga," kata Akbar.
Akbar menilai JK saat itu mengurus Golkar setengah hati, karena memang menjabat sebagai wakil presiden di Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. "Karena tak ada passion, setengah-setengah. Akibatnya, kemenangan yang kami capai di 2004 malah turun di 2009," ulas Akbar.
Di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, di Pemilu 2004 Golkar memang berjaya sebagai partai pemenang. 'Partai beringin' memperoleh 128 kursi. Setelah tampuk kepemimpinan dipegang JK, perolehan kursi Golkar memang menurun. Di Pemilu 2009, Golkar hanya berhasil memperoleh 106 kursi. Dan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, perolehan kursi Golkar kembali turun, yaitu 91 kursi di Pemilu 2014.
Namun nyatahanya hari ini JK kembali berjaya menjadi wapres sekali lagi, mendampingi Presiden Jokowi. Golkar yang dibela Akbar pun kini dalam posisi terjepit setelah pengakuan Menkum HAM ke Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Sejumlah elite Golkar mulai bertanya-tanya apakah ini akhir perjalanan Akbar Tandjung di Golkar? Apakah Munas tahun 2016 nanti bakal mengembalikan kekuatan Akbar di Golkar?
(van/try)
