Soal Tunjangan, Ketua DPRD DKI: Dana Operasional Ahok Lebih Besar!

Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi angkat bicara seputar rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan memangkas tunjangan DPRD DKI Jakarta yang besar, seperti tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Rp 30 juta untuk dialokasikan ke pos lain. Ia justru menyebut dana operasional Ahok yang lebih besar.

"Saya belum dengar beritanya. Apakah layak (pangkas tunjangan DPRD)? Kan tempat tinggal juga dia punya. Kata siapa (Rp 30 juta)? Kan kata dia. Operasional dia lebih besar," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, jakarta, Senin (16/3/2015).

‎Prasetio mempersilakan jika Ahok serius soal rencananya memotong tunjangan anggota DPRD DKI. Menurutnya, tunjangan itu juga atas usulan dari Pemprov DKI Jakarta, tidak semata-mata keinginan DPRD. "Silakan saja, itu undang-undang loh ya," ujar politisi PDIP itu.

‎"Nggak masalah (dipotong). Tapi kan harus diperbaiki, dari 2009 kita ngomong disepakati (perbaikan tunjangan -red)," imbuhnya.

‎Sebelumnya, Ahok berencana mencoret dana tunjangan anggota DPRD DKI, salah satunya soal tunjangan rumah yang mencapai Rp 30 juta. Untuk alasan penghematan anggaran dan juga penggunaan untuk kepentingan rakyat, Ahok berencana mencoret sejumlah tunjangan.

"DPRD itu gajinya gede-gede loh rumah saja bisa Rp 30 juta makanya mau aku coret nanti nggak usah. Kebiasaan enak sudah," ujar Ahok pagi tadi.

Soal gaji anggota DPRD DKI ini, politisi Gerindra Prabowo Soenirman mengaku hanya menerima Rp 30 juta/bulan untuk gaji dan tunjangan. Itupun dipotong pajak Rp 5 juta, sehingga dia hanya menerima total Rp 25 juta.

(iqb/aan)