Sekda DKI: Kita Sepakat TKD Statis Tetap, Hanya Dinamis Digabung

Jakarta - Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang mengenai besaran tunjangan daerah dalam evaluasi APBD 2015. Namun Sekda DKI Saefullah menjelaskan pihaknya tetap memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta.

"Yang untuk renumerisasi gaji pegawai ini akan kita jelaskan ke Kemendagri. Kita sepakat kalau TKD statis tetap, dinamis mungkin digabung jadi TKD saja tetapi basisnya berdasarkan kinerja," kata Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

"Angkanya sudah direncanakan 24 persen. Provinsi di luar Jakarta ada yang sampai 60 persen. Kita baru 24 persen dan nggak dilanggar PP atau UU," sambungnya.

Mantan Walikota Jakarta Pusat itu tidak menilai ada yang aneh dari pemberian tunjangan untuk para pegawai. Menurut dia, pemberian tunjangan itu untuk mencegah SKPD setiap PNS DKI bermain di belakang.

"Ini harus diawali dari gaji yang memadai sehingga pegawai itu kan tidak macam-macam terhadap suatu kegiatan, tidak minta uang kepada masyarakat dan tidak minta fee proyek kecuali diberikan sesuai regulasi," kata Saefullah.

"Tidak ada yang melarang. Jadi kita tetap pakai angka 24 persen sesuai dengan semangat kita untuk menciptakan pemerintahan yang clear, pemerinatahan yang good dan clean government. Tahun lalu berapa anggaran untuk belanja pegawai? Rp 16 triliun tapi kalau ditambah honor-honor dengan pengendalian teknis itu luar biasa," pungkasnya.

Saefullah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DKI direncanakan akan duduk bersama membahas evaluasi APBD 2015 pada Selasa (17/3) esok. Hasil dari pembahasan harus dikembalikan ke Kemendagri paling lambat 20 Maret 2015.

(aws/aan)