Menpan: e-Budgeting Nasional Siap, Tapi Ada Kementerian yang Belum Disiplin

Jakarta - e-Budgeting atau pembiayaan dan penganggaran secara elektronik telah digunakan oleh Pemprov DKI. Ternyata e-budgeting secara nasional oleh pemerintah pusat juga telah siap digunakan. Tapi sayang, ada kementerian yang belum disiplin menerapkan sistem ini.

"Sudah siap sebetulnya. Hanya dalam implementasinya banyak sebagian kementerian dan lembaga yang belum berdisiplin untuk menggunakan e-budgeting," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi.

Yuddy menyampaikan hal ini di gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015). Ia tak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang dimaksud.

"Yang pasti bukan KemenPAN-RB," ujar Yuddy sembari tertawa.

‎Kemudian Yuddy menjelaskan, sistem e-budgeting disiapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk sistem itu pun dapat diakses di situs resmi seluruh kementerian dan lembaga.

"‎Dan juga, Bapak Presiden (Joko Widodo) di dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, sudah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk menggunakan e-budgeting dalam implementasi anggaran kementeriannya," ucap Yuddy.

Sistem e-budgeting menjadi sorotan setelah sistem ini digunakan oleh Pemprov DKI dalam menyusun RAPBD 2015. Setelah RAPBD disetujui oleh DPRD DKI,‎ muncul beberapa item pengadaan yang tak ada dalam sistem e-budgeting. Sehingga muncul 2 versi RAPBD 2015, versi Pemprov yang berdasarkan e-budgeting dan versi DPRD.

(vid/fjr)