Ahok Setuju Rp 1 T Untuk Parpol, Tapi Tantang Politisi Lakukan Pembuktian Terbalik

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bicara soal ramai anggaran Rp 1 triliun untuk masing-masing partai politik. Kali ini, dirinya mengatakan setuju dengan sistem pemodalan Rp 1 triliun untuk setiap partai politik yang lolos ke DPR dengan satu syarat.

"Ibarat kalau orang kaya punya 10 anak dibiayain sama nih. Masing-masing dimodalin Rp 1 triliun tapi nggak bisa nyuri ya, 10 partai satu tahun Rp 10 triliun murah. Kalau saya, saya mau kasih partai Rp 1 triliun, Rp 2 triliun juga saya kasih pukul rata duitnya buat partai yang lolos ke DPR ya. Tapi ada perjanjian nih, pembuktian terbalik," ujar Ahok.

Hal ini disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015). Menurutnya, syarat itu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang mengharuskan seluruh pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif harus melapor harta kekayaannya.

"Pembuktian terbalik sesuai UU No 7 Tahun 2006 kalau jadi pejabat publik begitu gaya hidup kamu nggak sesuai dengan pajak penghasilan yang kamu bayar langsung sita buat negara. Mau nggak begitu? Jadi pejabat bukan cuma melaporkan hibah dari nenek gue dari bapak gue," lanjutnya.

"Jadi kalau ada mobil 10 ya diperiksa. Makanya kita harus merasa cukup dengan penghasilan kita, kalau nggak ya kacau," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

(aws/ndr)