Wagub Djarot: Kami Akan Klarifikasi Keberatan Mendagri Terkait TKD

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2015 ke tangan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta sejumlah anggaran dialihkan dan dikurangi jumlahnya.

"Tetap dibicarakan bersama Banggar. Kewajibannya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar akan bersama-sama mengevaluasi," ujar Djarot kepada wartawan di Taman Pintar, Jl Waringin Raya, Kayu Putih, Pulogadung, Jaktim, Sabtu (14/3/2015).

Tentang tunjangan daerah, menurut Djarot, pihaknya akan memberi klarifikasi kepada Kemendagri. Sebab dari APBD 2015, anggaran belanja tertulis sebesar Rp 67 triliun dan hampir sepertiganya (24 persen) bahkan dialokasikan untuk pegawai sebesar Rp 19,08 triliun.

Di mana, anggaran untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mencapai Rp 10,8 miliar atau 16,09 persen dari total APBD.

"Itu masukan. Untuk itu kami akan klarifikasi," sambung Djarot.

Apakah mungkin rencana pemberian TKD dengan jumlah fantastis bagi PNS DKI tersebut dibatalkan?

"Kan belum selesai," tutupnya.

Pemprov DKI Jakarta tidak merasa keberatan dengan hasil evaluasi Kemendagri. Sebab batasan APBD 2015 DKI untuk belanja pegawai hanya 24 persen, sementara batasan dari undang-undang adalah 30 persen.


(aws/aan)